Pilpres 2024

Beda Pengakuan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto Terkait Alasan Tak Bersalaman Usai Debat Capres

Debat Calon Presiden (Capres) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (7/1/2023) menuai atensi publik.

|
Editor: Kartika Aditia
Tribunnews.com
Kolase Prabowo (kiri) dan Anies (kanan). Beda Pengakuan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto Terkait Alasan Tak Bersalaman Usai Debat Capres 

"11 mas, dari 100," jawab Anies.

Anies dan Ganjar Serang Prabowo Soal Pembelian Alutsista Bekas

Calon Presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menyerang argumentasi Calon Presiden Prabowo Subianto tentang pembelian alutsista bekas saat debat ketiga capres 2024, Minggu, 7 Januari 2024.

"No utang, no usang," kata Ganjar Pranowo saat menanggapi jawaban Prabowo mengenai hutang luar negeri.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan jawaban Prabowo yang mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu terlalu khawatir tentang hutang luar negeri.

"Mengenai hutang luar negeri, ternyata Indonesia sekarang, hutang luar negeri kita, sebagai rasio perbandingan produk domestik bruto kita, salah satu yang terendah di dunia," kata Prabowo.

"Jadi, masih ada di sekitar 40 persen, sementara banyak negara lain jauh di atas kita."

Menurutnya, dengan pengelolaan yang baik, dan dengan strategi ekonomi yang baik, terutama hilirasi, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari hutang luar negeri.

"Sebagai bangsa, ini memperkuat posisi tawar kita," Prabowo melanjutkan.

Baca juga: Kronologi Presiden Jokowi Dituding Curi Cincin Merah Senilai Rp 400 Juta oleh Kakek Berjenggot Putih


"Jadi saya kok tidak terlalu khawatir negara lain mau intervensi kita soal hutang, kita sangat dihormati."

Menanggapi jawaban Prabowo tersebut, Ganjar mengatakan, bahwa menurut buku Confessions of an Economic Hit Man dari Jhon Perkins, hutang luar negeri bisa sangat mematikan.

"Maka hati-hati kalau mau hutang, terutama pada infrastruktur yang punya risiko tinggi," kata Ganjar.

"Kita mesti hitung betul, mesti prudent betul, karena ini pernah dilakukan dan membuat banyak negara kolaps."

Sementara itu, menurut Ganjar, ada opsi lain, yaitu menggunakan kekuatan dalam negari.

"Wajib hukumnya mendorong ekonomi tumbuh 7 persen, goverment berjalan dengan baik dan betul-betul anti korupsi," kata Ganjar.

Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved