Download Soal Tes PPS Pilkada Bengkulu 2024, Lengkap dengan Jawabannya

TRIBUNBENGKULU.COM - Berikut contoh soal tes tertulis PPK dalam rangka menghadapi gelaran Pilkada Bengkulu yang akan dilaksanakan pada November 2024 mendatang.

Soal dan kunci jawaban ini ditujukan kepada calon anggota PPS Pilkada Bengkulu 2024 untuk latihan sebelum menghadapi tes nantinya.

Mengingat tinggi sekali minat masyarakat yang ingin bergabung menjadi bagian dari anggota PPS Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini.

Melalui artikel ini kami akan memberikan kumpulan soal PPS Pilkada 2024 lengkap dengan jawaban dan kunci jawabannya.

1. Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh....

a. KPPS
b. PPS
c. PPK
d. KPU Kabupaten
e. KPU Prov

Jawaban: D

2. DP4 digunakan untuk....

a. Bahan Coklit PPDP
b. Bahan Pertimbangan Penyusunan Daftar Pemilih
c. Bahan Penyusunan Daftar Pemilih
d. Bahan Penetapan Daftar Pemilih
e. Benar semua

Jawaban: B3.

Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye...

a. KPK
b. BPK
c. BPKP
d. PPATK
e. Kantor Akuntan Publik

Jawaban: E

4. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengansistem...

a. Distrik berwakil banyak
b. Proporsional terbuka
c. First past the post
d. Suara terbanyak
e. Proporsional

Jawaban: A

5. Apabila sebuah parpol pengusung calon pasangan dalam Pemilu Kepala Daerahmengajukan lebih dari satu pasangan calon di mana dokumen pencalonanditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun2004 maka?

a. Pada saat pendaftaran langsung ditolak
b. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan calon pasangan baru
c. Pada saat pendaftaran diterima, lalu angkatan di DPP
d. Tergantung rapat pleno KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota
e. Pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan

Jawaban: A

6. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujuibersama oleh :

a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
e. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Jawaban: E

7. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh...

a. UU No. 22 Tahun 2007
b. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
c. PP 6 Tahun 2005
d. UU No. 32 Tahun 2004
e. UU No. 21 Tahun 2007
Jawaban: B

8. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu:

a. DPRD
b. Rapat Pleno
c. KPU Pusat
d. Gubernur
e. Walikota

Jawaban: B

9. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat berapa?

a. Pasal 9 ayat (1)
b. Pasal 9 ayat (2)
c. Pasal 10 ayat (1)
d. Pasal 10 ayat (2)
e. Pasal 10 ayat (3)

Jawaban: A

10. Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasanuntuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakanberdasarkan...

a. Prinsip-prinsip check and balances
b. Sistem proporsional terbuka
c. Asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance)
d. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak
e. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan

Jawaban: E

Baca juga: Butuh 429 Petugas, KPU Bengkulu Tengah Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Ini Jadwal dan Syaratnya

11. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelangberlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni:

a. 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
e. 8 bulan sebelum dan 3 bulan setelah hari pemungutan suara

Jawaban: D

12. Nomor urut pasangan calon, tanda gambar partai politik dan calon anggota DPDditetapkan dengan.....

a. Peraturan KPU
b. Keputusan KPU
c. Undang-Undang
d. Semuanya benar
e. Perpres

Jawaban: C

13. Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali

a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotaKPU
b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
d. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu
e. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan

Jawaban: B14.

14. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dandisetujui bersama oleh

a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
e. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Jawaban: E

15. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....

a. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
b. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
c. Langsung oleh rakyat
d. Penetapan Presiden
e. Demokratis

Jawaban: E

16. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan:

a. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
c. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri
d. Adanya kebebasan untuk memilih
e. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.

Jawaban: E

17. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah...

a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negarayang telah mengajukan izin cuti kampanye b. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye danKeterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dananggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
e. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatantokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.

Jawaban: B

18. Berikut ini merupakan hal yang musti dimuat dalam suara pemilihan anggota dprdan dprd kecuali.

a. Tanda gambar partai politik.
b. Nomor urut partai politik.
c. Foto calon anggota DPR atau DPRD.
d. Nama calon anggota DPR atau DPRD.
e. Foto-foto pribadi

Jawaban: C

19. Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali perubahan pertamapada tahun...

a. 1998
b. 1999
c. 2000
d. 2002
e. 2022

Jawaban: B

20. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal 2 UU No 7 tahun 2017 kecuali...
a. Profesional
b. Independen
c. Mandiri
d. Akuntabel
e. Kredibel

Jawaban: B

Untuk Kamu yang ingin lebih mengetahui secara lengkap soal -soal PPS 2024, kamu bisa langsung download melalui link di bawah ini.

KLIK DI SINI

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Bengkulu dan Google News Tribun Bengkulu untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.