Pembahasan APBD Kepahiang 2025 Mandeg, DPRD Tunggu AKD dan Pimpinan Definitif

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra

TRIBUNBENGKULU.COM, KEPAHIANG - Pembahasan APBD Kepahiang tahun 2025 hingga kini masih belum dilakukan di DPRD Kepahiang.

Wakil Ketua Sementara DPRD Kepahiang, Bambang Asnadi keterlambatan pembahasan ini terjadi karena DPRD masih belum memiliki pimpinan tetap atau definitif.

Selain itu, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) juga belum terbentuk, seperti komisi dan Badan Anggaran (banggar) yang vital dalam pembahasan APBD.

"Komisi dan banggar yang akan membahas APBD itu, dan kini belum terbentuk. Terlebih, pimpinan definitif juga belum dilantik," kata Bambang kepada TribunBengkulu.com, Selasa (15/10/2024).

Untuk pimpinan definitif sendiri, baik DPRD maupun Pemkab Kepahiang masih menunggu surat keputusan (SK) gubernur. Begitu SK ini turun, baru pimpinan definitif bisa dilantik, untuk selanjutnya dibentuk AKD.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepahiang, Hartono mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025.

Hanya saja, untuk pembahasan di DPRD, tentu masih menunggu kesiapan DPRD dengan pimpinan definitif dan AKD-nya.

"Karena fungsi penganggaran atau budgeting itu ada di DPRD," kata Hartono.

Pembahasan APBD 2025 sendiri memiliki batas waktu hingga 31 November 2024 mendatang.

Jika hingga waktu terakhir APBD 2025 belum terselesaikan, maka Kepahiang harus menjalankan kegiatan yang ada di tahun 2024, sehingga akan menimbulkan kendala di kegiatan pembangunan dan gaji pegawai.

Baca juga: Bupati Kepahiang Sebut Tak Ikut-ikutan Kampanye Pilbup Kepahiang 2024, Hanya Jadi Pengamat