Pemkab Bengkulu Tengah Refocusing Anggaran 2025, Imbas Utang Rp 30 Miliar

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Suryadi Jaya

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU TENGAH - Pemkab Bengkulu Tengah akan melakukan refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025. 

Refocusing dilakukan lantaran pemkab masih memiliki utang ke kontraktor hingga tunjangan ASN sebesar Rp 30 miliar.

Utang yang cukup fantastis itu terjadi lantaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprov Bengkulu sebesar Rp 22 miliar yang tak kunjung disalurkan.

Sedangkan sisanya diperkirakan berasal dari target pendapatan daerah yang tidak tercapai.

Pj Sekda Bengkulu Tengah Hendri Donal menerangkan, untuk melunasi seluruh utang, pihaknya bersama DPRD telah menyepakati untuk melakukan refocusing anggaran.

"Terkait refocusing, saat ini sedang dalam pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," ujar Hendri Donal, Kamis (16/1/2025).

Pembahasan yang dilakukan, mulai dari mekanisme hingga aggaran apa saja yang akan terdampak refocusing.

"Semuanya sedang dibahas, termasuk juga besaran anggaran yang bakal direfocusing," ucapnya.

Ditargetkan, pembahasan refocusing dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan bisa selesai secepat mungkin.

"Kita akan berupaya semaksimal mungkin, agar seluruh hutang bisa dilunasi dalam waktu dekat," kata Hendri Donal.

Baca juga: Daftar Dana Desa yang Diterima 13 Desa se Kecamatan Merigi Kelindang Bengkulu Tengah di Tahun 2025

Ketua DPRD minta Pj Bupati Segera tagih DBH ke Pemprov Bengkulu

Secara total, sebanyak Rp 30 miliar lebih piutang yang dimiliki Pemkab Bengkulu Tengah di tahun 2025 ini.

Dari total anggaran Rp 30 miliar tersebut, akan dibayarkan melalui dua sumber anggaran, pertama menggunakan DBH dan sisanya akan menggunakan sistem refocusing APBD Bengkulu Tengah 2025.

Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Fepi Suheri mengungkapkan, pihaknya meminta Pemkab Bengkulu Tengah untuk segera menindaklanjuti hasil rapat yang telah dilakukan, Selasa (14/1/2025).

"Tadi kami telah melakukan rapat bersama TAPD Bengkulu Tengah, dan diputuskan seluruh hutang akan dibayarkan menggunakan DBH dengan total Rp 21 miliar lebih dan sisanya sekitar Rp 8 miliar lebih akan kita cari dari refocusing APBD tahun 2025," ujar Fepi.