Daftar 8 Bupati se Maluku Utara Bakal Dilantik Prabowo 20 Februari 2025

TRIBUNBENGKULU.COM - Berikut daftar 8 Bupati se-Maluku Utara yang bakal dilantik Prabowo pada 20 Februari 2025 mendatang.

Ada 11 Kepala Daerah Maluku Utara yang akan mengikuti pelantikan pada 20 Februari mendatang diantara kepala daerah tersebut, ada 8 Bupati se Maluku Utara yang termasuk.

Di Maluku Utara sendiri, semua hasil Pilkada 2024 di gugat ke mahkamah konstitusi (MK).

Baik Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Wali Kota (Pilwako) dan Pemilihan Bupati (Pilbub).

Selasa (4/2/2025), majelis hakim MK membacakan sidang putusan/ketetapan perkara gugur atau tidak lanjut ke pemeriksaan lanjutan.

Hasilnya, semua gugatan Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) untuk Maluku Utara ditolak (data belum keseluruhan).

Sehingga Kepala Daerah yang memiliki suara terbanyak pada pleno perhitungan suara KPU-lah yang bakal dilantik.

Berikut 8 Bupati se-Maluku Utara akan dilantik pada 20 Februari 2025 mendatang.

• Bupati dan Wakil  Bupati Halmahera Selatan
  Bassam Kasuba-Helmi Umar Muchsin = 37,440
• Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara
  Piet Hein Babua-Kasman Hi Ahmad = 37,217 sura
• Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur
  Ubaid Yakub-Anjas Taher = 32,194 suara
• Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah
  Ikram M Sangadji-Ahlan Djumadil = 25,131 suaa
• Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat
  James Uang-Djufri Muhammad = 27,335
• Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai
  Rusli Sibua-Rio Christian Pawane = 20,100 suara
• Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu
  Sashabila Widya L Mus-La Ode Yasir = 14,766 suara
• Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula
  Fifian Adeningsi Mus-M Saleh Marasabessy = 23,810 suara

Baca juga: 12 Bupati se-Sumatera Selatan Dilantik 20 Februari 2025, 1 Kepala Daerah Masih Tunggu Hasil Sidang

Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Kemungkinan 18-20 Februari 2025

Mendagri Tito Karnavian menyebut jadwal pelantikan Kada yang tak bersengketa di MK akan mundur dari jadwal semula 6 Februari 2025.

Tito mengatakan pelantikan Kada yang tak bersengketa akan digabung dengan Kada hasil putusan sela atau dismissal di MK.

"Yang 6 Februari karena disatukan dengan nonsengketa dengan MK, dismissal, maka otomatis yang 6 Februari kita batalkan."

"Kita secepat mungkin lakukan pelantikan yang lebih besar," kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1) petang.

Tito mengatakan mundurnya jadwal itu lantaran MK akan mempercepat putusan sela dalam gugatan Pilkada 2024.

Tito mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar pelantikan Kada dapat digelar secara efisien.