Selasa, 14 April 2026

Berita Bengkulu

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Larang Sekolah Study Tour-Wisuda Sekolah yang Beratkan Wali Murid

Hal ini menyikapi banyaknya keluhan dari orangtua siswa yang merasa terbebani dengan biaya tambahan untuk kegiatan tersebut.

Editor: Hendrik Budiman
HO TribunBengkulu.com/Media Center Pemprov Bengkulu
HELMI HASAN - Foto Gubernur Bengkulu Helmi Hasan diambil, pada Selasa (25/2/2025). Gebrakan baru Gubernur Bengkulu Helmi Hasan melarang penyelenggaraan study tour dan wisuda di seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Bengkulu 

TRIBUNBENGKULU.COM - Gebrakan baru Gubernur Bengkulu Helmi Hasan melarang penyelenggaraan study tour dan wisuda di seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Bengkulu

Hal ini menyikapi banyaknya keluhan dari orangtua siswa yang merasa terbebani dengan biaya tambahan untuk kegiatan tersebut.

Helmi Hasan menegaskan, kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK, tidak diperkenankan mengadakan study tour maupun wisuda yang berpotensi menjadi beban ekonomi bagi orang tua murid.

"Saya meminta seluruh kepala dinas dan kepala sekolah di Provinsi Bengkulu untuk tidak lagi mengadakan studytour maupun wisuda yang membebani orang tua murid," ujar Helmi Hasan melalui pernyataan resminya yang diunggah di akun TikTok pribadinya, Kamis (25/2/2025), 

Menurutnya, banyak laporan dari wali murid yang merasa keberatan dengan biaya study tour dan wisuda yang dinilai tidak esensial. 

Baca juga: Gebrakan Hari Pertama Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Hapus Biaya Ambulan-Larang Jual Buku di Sekolah

Bahkan, tren perjalanan wisata edukatif dan acara wisuda semakin marak dilakukan oleh sekolah-sekolah di berbagai jenjang pendidikan dinilai justru membebani finansial orangtua. 

Banyak wali murid mengeluhkan biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga berbagai keperluan tambahan lainnya. 

Bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, pengeluaran tersebut menjadi tekanan yang tidak perlu.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama tanpa adanya tekanan finansial dari kegiatan yang tidak wajib. 

"Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa pendidikan tetap inklusif dan tidak menambah beban bagi wali murid," tegasnya.

Helmi Hasan berharap kebijakan ini dapat dipahami dan didukung oleh seluruh pihak, termasuk kepala sekolah, guru, hingga komite sekolah. 

Sistem pendidikan seharusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran ketimbang menyelenggarakan kegiatan yang justru menciptakan kesenjangan ekonomi di antara siswa.

Langkah ini juga sejalan dengan prinsip pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan. 

Dalam beberapa kasus, siswa dari keluarga kurang mampu terpaksa tidak mengikuti study tour atau wisuda karena keterbatasan biaya berpotensi menimbulkan perasaan terasing dan ketidakadilan di lingkungan sekolah.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi siswa yang merasa tertinggal hanya karena kondisi ekonomi keluarganya. 

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved