Daftar Harta Kekayaan Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak yang Baru Dilantik Sri Mulyani Punya Banyak Tanah

TRIBUNBENGKUL.COM - Harta kekayaan Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang baru dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jumat (23/5/2025).

Bimo Wijayanto tercatat terakhir kali melaporkan harta kekayaan ke LHKPN KPK pada 15 Maret 2022/Periodik 2021 saat masih menjabat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Dalam laporan LHKPN KPK Bimo memiliki harta kekayaan Rp 6.670.000.000

Bimo Wijayanto resmi menggantikan Suryo Utomo yang ditandai dengan pelantikan pejabat eselon I Kemenkeu di Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan, Jumat (23/5/2025).

Sementara posisi Suryo Utomo saat ini sebagai Kepala Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan. 

"Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tugas yang diemban," kata Sri Mulyani dalam acara Pelantikan Pejabat Eselon I Kemenkeu secara virtual, Jumat.

Jauh sebelum pelantikan hari ini, Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Bimo Wijayanto ke Istana pada Selasa (20/5/2025).

Bimo bilang, bahwa dirinya bersama Letjen Djaka mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dengan Kementerian Keuangan.

Kala itu, Bimo tak menyebut secara eksplisit jabatan yang akan diisi oleh dirinya dan Djaka, namun kuat dugaan Bimo akan menggantikan Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak, sedangkan Djaka diplot memimpin Ditjen Bea dan Cukai.

"Hari ini saya dengan Pak Letjen Djaka Budi Utama dipanggil oleh Bapak Presiden. Saya diberikan mandat nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, akan bergabung dengan Kementerian Keuangan, begitu juga dengan Letjen Djaka," kata Bimo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/5/2025). 

Sosok Bimo

Bimo salah satu alumni terbaik SMA Taruna Nusantara (Tarnus) angkatan 1995. 

Melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk gelar sarjana, meraih gelar MBA dari The University of Queensland, dan kemudian meraih gelar PhD dari University of Canberra, Australia. 

Di jenjang doktoralnya, Bimo memfokuskan penelitian pada kebijakan perpajakan, khususnya strategi untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak secara sukarela. Karier Bimo di pemerintahan terbilang panjang dan strategis. 

Mengawali karir sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pernah menerima penghargaan Hadi Soesastro Australia Award pada tahun 2014, bertepatan dengan masa studinya di Canberra.