Legislator Tanggapi Permintaan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan soal Revisi Perda Pajak Daerah

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni 

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - DPRD Provinsi Bengkulu merespons permintaan Gubernur Helmi Hasan terkait revisi Perda Pajak Daerah. 

Revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terus digodok.

Legislator menekankan agar pembahasan tak hanya fokus pada tarif PKB dan BBNKB, tetapi juga mencakup pajak lainnya seperti PBBKB.

Ketua Fraksi Kebangkitan dan Keadilan DPRD Provinsi Bengkulu, Zainal, mengatakan bahwa revisi ini tidak hanya berfokus pada penurunan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), tetapi juga mencakup poin-poin penting lainnya, seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

"Pada prinsipnya, kita mendukung revisi terhadap Perda ini. Kita menekankan agar pembahasannya tidak hanya fokus pada persoalan PKB dan BBNKB saja," kata Zainal.

Ia menjelaskan, saat ini tarif PKB dan BBNKB memang menjadi perhatian utama karena menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat terkait tingginya beban pajak kendaraan.

Apalagi, setelah diberlakukannya opsen pajak kendaraan, jumlah pajak yang harus dibayar menjadi semakin besar.

"Selain itu, juga ada beberapa poin lainnya yang perlu dievaluasi. Contohnya PBBKB, yang saat ini diberlakukan dengan tarif sebesar 10 persen," imbuhnya.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Dapil Kepahiang itu juga menegaskan bahwa penurunan tarif PBBKB merupakan bagian dari janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan–Mian.

"Kenapa tidak juga langsung dibahas dalam revisi Perda ini?" tanya Zainal.

Gubernur Minta Revisi Perda Pajak

Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memastikan bahwa revisi Perda Nomor 7 Tahun 2023 saat ini masih dalam proses pembahasan bersama DPRD.

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama anggota dewan tengah menelaah besaran angka tarif yang akan ditetapkan dalam revisi tersebut.

"Jangan tinggi nian. Minimal sama kayak tetangga sebelah, sama kayak Lampung, Jambi, Sumsel. Sama kayak Bangka Belitung," ujar Helmi.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan nota atas revisi Perda tersebut kepada DPRD Provinsi Bengkulu.

Saat ini, Pemprov Bengkulu bersama DPRD masih membahas dan menelaah besaran tarif yang akan ditetapkan dalam revisi tersebut.

"Angkanya nanti dilihat, berapa. Nggak mungkin saya putuskan sekarang. Pokoknya kita jangan lebih tinggi dari tetangga sebelah," imbuhnya.

Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2023, tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sebesar 1,2 persen, sementara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai 12 persen dari harga kendaraan.

Ketentuan tersebut berdampak langsung pada perhitungan tarif pajak kendaraan yang dibebankan kepada masyarakat, termasuk besarnya opsen pajak yang harus dibayar.

Helmi Hasan menambahkan, perubahan dalam Perda ini nantinya akan dijabarkan secara rinci dalam pandangan resmi gubernur pada tahap pembahasan selanjutnya.

Ia menegaskan bahwa pajak daerah tetap menjadi sumber penting untuk pembiayaan pembangunan daerah, mulai dari penyediaan ambulans, transportasi udara ke Pulau Enggano, hingga pengadaan kapal laut untuk masyarakat.

"Pajak inilah yang membuat jalan jadi mulus. Insyaallah ya, yang membuat kemudian Pemprov bisa membeli mobil ambulan, insyaallah kita bisa membeli pesawat terbang untuk Enggano-Bengkulu.

Pajak inilah yang kemudian insyaallah akan kita gunakan untuk membeli kapal laut. Sehingga kita nggak tergantung lagi dengan kapal perintis nantinya," tutup Helmi.