Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut, Bobby Nasution Berpotensi Diperiksa? Ini Kata Eks Penyidik KPK

TRIBUNBENGKULU.COM - Yudi Purnomo, yang pernah menjabat sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode 2013 hingga 2021, memberikan tanggapannya mengenai potensi pemeriksaan terhadap Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. 

Pernyataan ini muncul menyusul berkembangnya kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, yang berkaitan dengan proyek pembangunan infrastruktur jalan.

Kasus ini mencuat setelah tim KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Kamis malam, 26 Juni 2025.

Penindakan tersebut mengindikasikan adanya transaksi mencurigakan yang melibatkan sejumlah pihak.

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut

Salah satu di antaranya adalah Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting.

Yudi menyebut, Topan terkena OTT disaat uang yang ia terima ini masih terbilang sedikit dibanding total uang yang ia mintakan, yakni Rp 8 miliar.

Biasanya dalam pengungkapan kasus korupsi, penyidik akan melakukan penelusuran dana atau follow the money untuk mencari siapa saja yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Sama halnya dengan kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Sumut ini.

Atas dasar penelusuran aliran dana itu, maka bukan tak mungkin Bobby Nasution akan diperiksa KPK.

Mengingat statusnya sebagai kepala daerah, yakni Gubernur Sumut.

"Ya bisa jadi akan dipanggil, karena dia adalah kepala daerah, tidak mungkin tidak dipanggil," kata Yudi dalam Program 'Sapa Indonesia Pagi' Kompas TV, Senin (30/6/2025).

Apakah Topan Ginting Mau Membuka Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Ini?

Namun kini justru Yudi lebih mempertanyakan apakah Topan ini mau membuka kasus dugaan korupsi ini selebar-lebarnya.

Atau bahkan menjadi justice collaborator dalam kasus korupsi ini.