Said Didu Curiga Ada Pembungkaman Usai Eks Rektor UGM Mendadak Cabut Pernyataan soal Ijazah Jokowi

TRIBUNBENGKULU.COM - Mantan Sekretaris BUMN Said Didu buka suara terkait langkah mengejutkan Prof Sofian Effendi, mantan Rektor UGM, yang mendadak mencabut pernyataannya soal ijazah Presiden Joko Widodo. 

Dalam pernyataannya, Said Didu menilai langkah Sofian tidak terjadi begitu saja. 

Ia bahkan menyebut ada indikasi pembungkaman terhadap pihak-pihak yang mencoba mengungkap fakta di balik polemik ijazah tersebut. 

Baca juga: Fakta Baru Polemik Ijazah Jokowi, Prof Sofian Effendi Sebut IPK Jokowi dibawah 2

Pernyataan Said Didu ini pun langsung menyulut perbincangan hangat di media sosial.

Sebelumnya, Prof Sofian menjelaskan bahwa Jokowi kemungkinan tidak memilki ijazah S1 UGM lantaran skripsinya tidak pernah diujikan

"Baru saja saya dapat info dari Jogya bahwa sedang terjadi upaya “pembungkaman” terhadap Prof. Sofian Effendi karena buka kasus Ijazah Jokowi," ungkap Said Didu dikutip dari laman X miliknya, Kamis (17/7/2026)

Terkait hal itu, Said Didu meminta kepada masyarakat di Yogyakarta untuk menjaga sang profesor 

"Mohon teman-teman di Jogya menjaga beliau dan kita semua berikan dukungan kepada Prof. Sofian Effendi," harapnya

Prof Sofian Effendi Mendadak Cabut Pernyataan

Mengejutkan Prof Sofian Effendi, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) mendadak mencabut pernyataannya terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo. 

Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan pernyataan dari Prof Sofian terkait perkuliahan Jokowi.

Namun, kini Sofian Effendi menarik semua pernyataannya terkait polemik ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

Ia memilih menarik ucapannya dengan alasan yang belum sepenuhnya dijelaskan ke publik. 

Melalui pernyataan tertulisnya, dia kini sependapat dengan keterangan yang pernah disampaikan Rektor UGM Prof.Dr.Ova Emilia mengenai status ijazah Jokowi.

"Terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube Langkah Update dengan Judul “Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan! Prof Sofian Effendy Rektor 2002-2007! ljazah Jokowi & Kampus UGM!” pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo, saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di Universitas," ungkap Prof Sofian, Kamis (17/7/2025)

"Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran," ungkapnya

Prof Sofian pun meminta maaf kepada semua pihak terkait pernyataannya tersebut 

"Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Demikian pernyataan saya dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih," ungkapnya

Sempat Bahas Perkuliahan Jokowi

Polemik Ijazah Jokowi terus menjadi sorotan hingga saat ini.

Kali ini mantan rektor UGM menguak fakta baru terkait dengan ijazah Jokowi.

Prof Sofian Effendi sekaligus mantan rektor UGM mengungkap tentang fakta lain mengenai masa Jokowi kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Profesor Sofian Effendi bercerita Jokowi memang benar mulai kuliah di UGM pada tahun 1980.

Saat itu ia bersama saudaranya, Hari Mulyono.

Selama dua tahun menjalani perkuliahan, menurutnya Hari menunjukan penampilan, terbukti pada nilai-nilai akademisnya.

"Jokowi menurut informasi para profesor itu dan mantan dekan, pada tahun 1982 tidak lulus di dalam penilaian. 4 semester dinilai 30 mata kuliah dia index prestasinya (IPK) tidak tercapai," kata Sofian di Youtube Balige Academy.

Hal tersebut menurutnya sejalan dengan guyonan Jokowi ke Mahfud MD yang menyebut bahwa IPK dirinya tak sampai 2 tapi bisa lulus dari UGM.

"IPK di bawah 2. Saya lihat di dalam transkip nilai itu juga yang ditampilkan, dia kan hanya IPK-nya gak sampai 2 kan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral jadi dia tidak lulus, DO istilahnya, hanya boleh sampai BSC," katanya.

Bahkan menurutnya tugas akhir skripsi Jokowi juga tidak diuji oleh pembimbingnya, Achmad Soemitro.

"Pada waktu dia mengajukan tesis, mau diuji, tapi pas dia mau ke Aceh, jadi gak jadi ujian itu karena munkin Profesor Achmad Soemitro melihat kan bahwa anak ini punya BSC kok mau mengajukan skripsi. Karena memang tidak membimbing orang yang bukan MKDU, jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk mengajukan skripsi," katanya.

Profesor Sofian Effendi mengatakan skripsi yang ditulis Jokowi merupakan hasil mencontek.

"Itu yang pak Kasmudjo gak mau ngomong saat itu, skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Sunardi. Salah satu dekan. Kan baru pulang dari Canada terus dia bikin makalah mengenai perkembangan industri kayu, dan itu yang dipakai," katanya.

Menurutnya skripsi tersebut juga tidak pernah diuji.

"Saya tanya ke petugasnya, kok ini kosong, iya pa karena memang gak diuji dan gak ada nilainya. Makanya gak ada tanggal kan, gak ada nilai. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BSC benar lah, tapi kalau ijazah skripsi gak punya dia," katanya.

Lantas siapa Profesor Sofian Effendi ?

Jokowi pernah melantik tujuh orang Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Istana Negara pada 27 November 2014.

Salah satu anggota KASN adalah Profesor Sofian Effendi.

Hari itu tida mengatakan bakal segera melakukan konsolidasi organisasi.

Sofian juga memiliki program 100 hari kerja dengan melakukan pemetaan terhadap promosi bagi 12 ribu jabatan pimpinan tinggi (eselon 1 dan 2).

Karir Profesor Sofian Effendi :

• 1969−1998: Asisten Profesor Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada
• 1978−1983: Sekretaris Eksekutif Pusat Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada
• 1981−1986: Direktur Program Pascasarjana Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada
• 1983−1994: Direktur Pusat Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada
• 1991−1994: Wakil Rektor bidang Kerjasama Internasional, Universitas Gadjah Mada
• 1992−2002: Pendiri dan Direktur Sekolah Pascasarjana Kebijakan Publik dan Administrasi, Universitas Gadjah Mada
• 1994−1995: Wakil Rektor bidang Perencanaan dan Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
• 1995−1998: Asisten Menteri Negara Riset dan Teknologi
• 1995−1998: Sekretaris Eksekutif Dewan Riset Nasional
• 1998: Asisten Wakil Presiden Republik Indonesia
• 1998−1999: Asisten Sekretaris Negara bidang Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan
• 1999−2000: Kepala Badan Kepegawaian Negara
• 1998−sekarang: Profesor Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada
• 2002−2007: Rektor Universitas Gadjah Mada
• 2012−2014: Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada
• 2014−2019: Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
• 2019−sekarang: Dewan Pembina The Habibie Cente