Berita Populer Mukomuko Bengkulu 4-10 Agustus 2025: Viral Bendera One Piece-PPPK Paruh Waktu

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Mukomuko, Wisnu Hadi, mengatakan bahwa setelah disahkan, RAPBD-P akan dievaluasi oleh Gubernur Bengkulu.

Evaluasi tersebut akan berlangsung sekitar 14 hari sebelum hasilnya dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

“Setelah disahkan, dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, lalu dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten,” jelas Wisnu.

Wisnu berharap, dengan disahkannya RAPBD-P 2025, program yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Mukomuko.

Ia juga menanggapi adanya beberapa program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berjalan lambat. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena masa transisi dan efisiensi anggaran.

“Memang di APBD murni ada beberapa OPD yang kegiatan dan programnya berjalan lambat. Hal itu dikarenakan masa transisi dan efisiensi anggaran. Diharapkan dengan APBD-P ini, semuanya dapat berjalan lancar,” tutup Wisnu.

Baca juga: RAPBD-P 2025 Mukomuko Bengkulu Disahkan Rp905 Miliar, Fokus Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur

4. Mukomuko Persiapkan Sekolah Rakyat

Pemerintah Kabupaten Mukomuko menyiapkan lahan seluas 5 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan tersebut berada di sebelah rumah dinas Wakil Bupati dan di Desa Tanah Rekah.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Mukomuko, Marjohan, mengatakan bahwa pihak Kementerian Sosial telah datang ke Kabupaten Mukomuko untuk meninjau lokasi pembangunan.

“Jadi beberapa waktu lalu, pihak kementerian sudah datang ke Mukomuko untuk melihat lokasi pembangunan Sekolah Rakyat,” ungkap Marjohan saat diwawancarai, Selasa (5/8/2025) sekitar pukul 10.23 WIB.

Dari hasil kunjungan tersebut, kata Marjohan, Kementerian Sosial setuju membangun Sekolah Rakyat di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, atau di kawasan Balai Latihan Kerja (BLK). Namun, Pemkab Mukomuko harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi.

“Pihak kementerian setuju dibangun di BLK atau di Desa Tanah Rekah untuk Sekolah Rakyat, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Mulai dari pernyataan Bupati soal kesediaan lahan, memastikan tanah tidak bermasalah, hingga UKL dan UPL dari Dinas Lingkungan Hidup,” tuturnya.

Ia menambahkan, pembangunan sekolah ini juga akan disesuaikan dengan tata ruang daerah melalui Dinas PUPR, termasuk proses pembersihan lahan.

Anggaran untuk persiapan lahan akan masuk dalam APBD-P 2025 Kabupaten Mukomuko. Program ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo dan berstatus sebagai program strategis nasional.

“Karena ini program strategis nasional, tentu kita mendukung dan mengikuti regulasi dari Pemerintah Pusat. Penanggung jawabnya langsung dari Pemerintah Pusat,” jelas Marjohan.