Berita Kepahiang
KUA-PPAS APBD Murni 2026 Kepahiang Bengkulu Disepakati, Ada Defisit Rp 123,5 Miliar
DPRD telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD murni 2026.
Penulis: Romi Juniandra | Editor: Ricky Jenihansen
Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra
TRIBUNBENGKULU.COM, KEPAHIANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang bersama DPRD telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD murni 2026.
Dalam KUA-PPAS ini, disepakati bahwa belanja daerah untuk 2026 akan berjumlah Rp 903,7 miliar, untuk belanja satu tahun penuh.
Sementara, pendapatan diproyeksikan mencapai Rp 785,7 miliar, berasal dari berbagai sumber, termasuk transfer pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan angka ini, terjadi defisit anggaran sekitar Rp 121,5 miliar. Ditambah adanya penyertaan modal ke Bank Bengkulu sebesar Rp 2 miliar, maka defisit akan mencapai Rp 123,5 miliar.
"Hari ini, KUA-PPAS ini sudah kita disepakati, dan memang ada defisit sebesar Rp 123,4 miliar," kata Ketua DPRD Kepahiang, Gregory Dayefiandro kepada TribunBengkulu.com, Selasa (12/8/2025) pukul 17.43 WIB sore.
Baca juga: Cerita Vania, Jahit Sendiri Baju Dokter untuk Anaknya di Karnaval HUT RI di Kepahiang Bengkulu
Sementara, Bupati Kepahiang, Zurdi Nata mengatakan proyeksi belanja dan pendapatan tahun 2026 seperti yang tertuang dalam KUA-PPAS ini sudah dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah.
Meski demikian, memang masih ada selisih antara belanja dan pendapatan, sehingga menyebabkan defisit.
"Ini adalah tantangan kita yang harus di jawab dengan langkah strategis dan inovatif, agar defisit ini bisa tertutupi," kata Nata.
Beberapa langkah yang akan diambil untuk menutup defisit ini antara lain memaksimalkan PAD, mencari sumber pembiayaan lain dari pusat, serta pembiayaan kreatif lainnya.
"KUA-PPAS ini nanti masih akan dibahasa TAPD bersama DPRD, sebelum kita sahkan menjadi APBD murni 2026," ungkap Nata.
| BKD dan PUPR Jadi OPD dengan Temuan BPK Terbanyak di Kepahiang |
|
|---|
| Harga Bahan Pokok Naik, Pedagang Rumah Makan di Kepahiang Keluhkan Pendapatan Menurun |
|
|---|
| PAD Kepahiang Tembus Rp20,4 Miliar, BKD Masih Tunggu Laporan Penerimaan OPD dan BLUD |
|
|---|
| Kepahiang Terima DBH Rp7,7 Miliar, tapi Masih Punya Beban Utang Program Rp23 Miliar |
|
|---|
| Terima DBH Rp7,7 Miliar dari Pemprov Bengkulu, Kepahiang Belum Cukup Tutupi Gagal Bayar Rp23 Miliar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Rapat-paripurna-DPRD-Kepahiang.jpg)