Senin, 8 Juni 2026

Berita Kepahiang

KUA-PPAS APBD Murni 2026 Kepahiang Bengkulu Disepakati, Ada Defisit Rp 123,5 Miliar

DPRD telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD murni 2026.

Tayang:
Penulis: Romi Juniandra | Editor: Ricky Jenihansen
Romi Juniandra/TribunBengkulu.com
KUA-PPAS 2026 - Rapat paripurna KUA-PPAS APBD Murni 2026 Kepahiang, Provinsi Bengkulu pada Selasa (12/8/2025). Dalam KUA-PPAS yang disepakati, ada defisit sebesar Rp 123,5 miliar. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra

TRIBUNBENGKULU.COM, KEPAHIANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang bersama DPRD telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD murni 2026.

Dalam KUA-PPAS ini, disepakati bahwa belanja daerah untuk 2026 akan berjumlah Rp 903,7 miliar, untuk belanja satu tahun penuh.

Sementara, pendapatan diproyeksikan mencapai Rp 785,7 miliar, berasal dari berbagai sumber, termasuk transfer pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan angka ini, terjadi defisit anggaran sekitar Rp 121,5 miliar. Ditambah adanya penyertaan modal ke Bank Bengkulu sebesar Rp 2 miliar, maka defisit akan mencapai Rp 123,5 miliar.

"Hari ini, KUA-PPAS ini sudah kita disepakati, dan memang ada defisit sebesar Rp 123,4 miliar," kata Ketua DPRD Kepahiang, Gregory Dayefiandro kepada TribunBengkulu.com, Selasa (12/8/2025) pukul 17.43 WIB sore.

Baca juga: Cerita Vania, Jahit Sendiri Baju Dokter untuk Anaknya di Karnaval HUT RI di Kepahiang Bengkulu

Sementara, Bupati Kepahiang, Zurdi Nata mengatakan proyeksi belanja dan pendapatan tahun 2026 seperti yang tertuang dalam KUA-PPAS ini sudah dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah.

Meski demikian, memang masih ada selisih antara belanja dan pendapatan, sehingga menyebabkan defisit.

"Ini adalah tantangan kita yang harus di jawab dengan langkah strategis dan inovatif, agar defisit ini bisa tertutupi," kata Nata.

Beberapa langkah yang akan diambil untuk menutup defisit ini antara lain memaksimalkan PAD, mencari sumber pembiayaan lain dari pusat, serta pembiayaan kreatif lainnya.

"KUA-PPAS ini nanti masih akan dibahasa TAPD bersama DPRD, sebelum kita sahkan menjadi APBD murni 2026," ungkap Nata.

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved