Polemik Proyek Jalan Sukowati Curup Diduga Asal Jadi, Soroti Aspal Kasar dan Bergelombang

Laporan Wartawan TribunBengkulu.com, M. Rizki Wahyudi

TRIBUNBENGKULU.COM, REJANG LEBONG – Polemik pembangunan Jalan Sukowati Curup masih berlanjut. Proyek dengan anggaran Rp 6,4 miliar ini menuai sorotan publik karena kualitas aspal dinilai kasar, bergelombang, dan membahayakan pengendara. 

Banyak pihak menilai pengerjaan jalan tersebut terkesan asal jadi tanpa memperhatikan aspek teknis lainnya.

Menindaklanjuti hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong menggelar hearing bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), kontraktor pelaksana, dan kontraktor pengawas di ruang rapat DPRD Rejang Lebong, Senin (25/8/2025).

Ketua Komisi III DPRD Rejang Lebong, Rizal Tahsin, menegaskan banyak persoalan yang ditemukan di lapangan perlu segera dievaluasi. 

Masalah yang disoroti antara lain kualitas pekerjaan yang masih kurang memadai serta pelanggaran terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menjadi perhatian masyarakat.

"Untuk kelanjutan proyek, mekanisme sanksi terhadap kontraktor sepenuhnya berada di bawah kewenangan Dinas PUPR,” jelas Rizal.

Menurut Rizal, DPRD telah membatasi pencairan dana proyek sesuai hasil opname terakhir di lapangan. DPRD juga meminta agar jalan tersebut diperbaiki sesuai kontrak.

“Kita minta hasilnya mulus, tidak bergelombang, dan volumenya sesuai kontrak. Untuk teknis, pengawasan tetap dilakukan oleh Dinas PUPR,” tegasnya.

Baca juga: Polemik Jalan Sukowati Curup Bengkulu: Aspal Kasar dan Bergelombang, Kontraktor Siap Perbaiki

Dari hasil pembahasan, DPRD menyoroti beberapa poin penting. Kualitas pekerjaan masih diragukan karena banyak titik yang tidak sesuai standar. 

Meski kuantitas atau ketebalan sebagian titik cukup baik, kualitas pengerjaan dinilai tidak memadai. 

Keselamatan kerja diabaikan kontraktor, bahkan sempat menimbulkan kecelakaan tunggal pengendara.

"Serta kerapian jalan bermasalah, banyak pori-pori dan aspal hotmix bergelombang," lanjutnya.

Anggota Komisi III DPRD Rejang Lebong, Anton Doriska, menambahkan hasil sidak lapangan pada 19 Agustus lalu menunjukkan banyak pekerjaan yang dinilai tidak layak.

“Kondisi jalan ini seolah dikerjakan asal jadi. Sangat disayangkan karena tidak mencerminkan program 100 hari kerja bupati,” ujarnya.