DPRD Bengkulu Soroti Kinerja Pemprov, Jalan Rusak Dinilai Hambat Dampak Pembangunan

Ringkasan Berita:

• DPRD Bengkulu mengevaluasi LKPJ Gubernur 2025 dan menilai kinerja Pemprov sudah cukup baik namun masih banyak catatan.
• Salah satu sorotan utama adalah realisasi PAD yang dinilai belum maksimal di sejumlah sektor strategis.
• DPRD juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang masih banyak rusak dan belum tertangani optimal.
• Kerusakan jalan dinilai berdampak pada belum optimalnya hasil dan dampak pembangunan di daerah.

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.

Dalam evaluasi tersebut, DPRD menilai secara umum kinerja pemerintah daerah sudah cukup baik. Namun, sejumlah catatan penting masih menjadi perhatian, terutama pada sektor pembangunan.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (13/4/2026).

Juru Bicara DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, mengatakan pelaksanaan program pemerintah telah menunjukkan progres, meski belum sepenuhnya optimal.

“Secara umum program gubernur sudah berjalan baik, tetapi masih ada sektor yang perlu ditingkatkan agar manfaatnya bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat,” ungkap Suharto saat diwawancarai wartawan di Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (13/4/2026).

Salah satu sorotan utama DPRD adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum maksimal, terutama pada sektor-sektor strategis.

Selain itu, DPRD juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang masih banyak mengalami kerusakan dan belum tertangani secara optimal.

Menurut DPRD, kerusakan jalan tersebut dinilai berdampak pada kurang optimalnya dampak pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan di daerah.

“Perbaikan jalan harus menjadi prioritas karena masih banyak jalan provinsi dalam kondisi rusak dan membutuhkan penanganan serius,” jelas Suharto.

DPRD pun mendorong pemerintah provinsi untuk lebih agresif dalam menggali potensi pendapatan serta memperbaiki sistem pengelolaan pembangunan daerah.

Mereka berharap rekomendasi yang disampaikan tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi benar-benar ditindaklanjuti agar pembangunan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan adanya rekomendasi ini, DPRD memberikan sinyal agar pemerintah provinsi meningkatkan kinerja, khususnya dalam pemerataan hasil pembangunan di Bengkulu.