Harga BBM Pertamax Naik, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Pangkas Operasional dan Perjalanan Dinas

Ringkasan Berita:

1. Harga Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex mengalami kenaikan pada 10 Juni 2026.
2. Helmi Hasan menyebut kenaikan BBM merupakan kebijakan yang telah melalui kajian.
3. Pemprov Bengkulu melakukan efisiensi operasional kendaraan dan perjalanan dinas.
4. Pasokan BBM di Bengkulu dipastikan masih aman dan terus dipantau.
5. Antrean pengisian Pertamax di salah satu SPBU Kota Bengkulu terpantau sepi.

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menanggapi terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di Bengkulu.

Sebelumnya, pada 10 Juni 2026 kemarin, BBM non-subsidi jenis Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.600 per liter menjadi Rp16.650 per liter.

Lalu, harga Pertamax Turbo (RON 98) dari Rp20.650 per liter menjadi Rp21.200 per liter.

Untuk Pertamina Dex, dari harga Rp23.500 per liter menjadi Rp25.350 per liter.

Saat ditanya wartawan perihal kenaikan BBM non-subsidi ini, Helmi menilai kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah telah melalui kajian yang matang dan mendalam.

Menurut Helmi, kebijakan serupa bahkan telah lebih dahulu diterapkan di sejumlah negara lain.

Ia meyakini pemerintah pusat telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan penyesuaian harga BBM.

"Ya, kenaikan BBM ini merupakan kebijakan pemerintah. Tentu sudah dikaji secara matang dan mendalam. Kalau kita lihat, negara lain bahkan sudah lebih dulu menerapkannya. Kita termasuk yang terlambat, dan saya yakin pemerintah sudah melakukan kajian dengan baik," kata Helmi Hasan, usai menyerahkan lokasi pekerjaan untuk pelaksanaan penataan kawasan Danau Dendam Tak Sudah kepada Balai Penataan Bangunan, Kawasan dan Prasarana Bengkulu Kementerian PU, Kamis (11/6/2026).

Efisiensi Operasional dan Perjalanan Dinas

Menyikapi kenaikan BBM tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran.

Salah satunya dengan mengurangi belanja kendaraan dinas dan menekan biaya operasional organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurut Helmi, efisiensi tidak hanya dilakukan pada penggunaan kendaraan dinas, tetapi juga pada perjalanan dinas para aparatur pemerintah.

"Kita kurangi semuanya. Bukan hanya pembelian kendaraan dinas, tetapi juga operasional kendaraan dinas dan perjalanan dinas. Semua kita efisiensikan," ujar Helmi.