Inspektorat Provinsi Bengkulu Dituntut Perkuat Pengawasan Internal

Ringkasan Berita:

• Inspektorat memiliki posisi strategis sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah.
• Pengawasan yang konsisten agar seluruh pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal.
• Capaian Pemerintah Provinsi Bengkulu yang kembali berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama beberapa tahun terakhir.

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Inspektorat Provinsi Bengkulu kembali ditegaskan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berwibawa. 

Peran tersebut diwujudkan melalui pengawasan yang konsisten agar seluruh pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal.

Penegasan itu disampaikan Gubernur Helmi Hasan melalui Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, saat memberikan amanat pada kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja (PK) Inspektorat Provinsi Bengkulu yang berlangsung, pada Senin pagi (9/2/2026).

Dalam arahannya, Nandar menekankan Inspektorat memiliki posisi strategis sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional.

“Sebagai lembaga pengawas internal, Inspektorat memegang peranan penting dalam pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Di tahun 2026 ini, kita harus berkomitmen melaksanakan tugas sesuai program kerja dan target yang telah ditetapkan oleh pimpinan,” ungkap Nandar dalam keterangan rilis, Senin (9/2/2026).

Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan internal melalui berbagai mekanisme, mulai dari audit, reviu, evaluasi, hingga pemantauan kinerja dan pengelolaan keuangan daerah. 

Selain itu, Inspektorat juga berperan aktif dalam koordinasi pencegahan korupsi serta mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi.

Baca juga: Calon Jamaah Haji Bengkulu Akan Terima Vaksin Meningitis, Polio, dan Covid-19

Seluruh fungsi tersebut bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan solusi yang konstruktif, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai regulasi.

Dalam kesempatan tersebut, Nandar juga menyinggung capaian Pemerintah Provinsi Bengkulu yang kembali berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama beberapa tahun terakhir.

“Predikat WTP yang diraih secara berturut-turut tentu tidak terlepas dari peran Inspektorat. Ke depan, pengawasan harus dilakukan sejak awal, terutama pada tahap perencanaan, bukan setelah muncul permasalahan,” jelas Nandar.

Inspektorat Provinsi Bengkulu sendiri merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas membantu gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh perangkat daerah di Provinsi Bengkulu.

Sementara itu, Inspektur Provinsi Bengkulu menyampaikan, saat ini Inspektorat didukung oleh total 152 pegawai, yang terdiri dari 141 aparatur sipil negara (ASN) dan 11 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.

“Dengan jumlah SDM yang ada, kami berkomitmen untuk terus memperkuat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan. Inspektorat juga akan terus berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu,” tutup Heru.