Pemprov Bengkulu Targetkan Digitalisasi Layanan dan UMKM pada 2026

Ringkasan Berita:

• Seluruh kepala daerah, baik Bupati maupun Wali Kota, untuk meningkatkan pemahaman serta pemanfaatan teknologi digital dalam menjalankan roda pemerintahan. 
• Pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan optimalisasi berbagai layanan yang berpotensi untuk didigitalisasi, termasuk layanan pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
• Transformasi digital merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, membuka secara resmi kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu yang digelar di Hotel Mercure Bengkulu, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam sambutannya, Mian mengajak seluruh kepala daerah, baik Bupati maupun Wali Kota, untuk meningkatkan pemahaman serta pemanfaatan teknologi digital dalam menjalankan roda pemerintahan. 

Menurutnya, digitalisasi merupakan elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

“Atas nama Gubernur Bengkulu, saya mengajak seluruh kepala daerah agar memiliki pemahaman yang utuh terkait program digitalisasi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Saya juga ditugaskan untuk memastikan seluruh OPD menerapkan digitalisasi secara konsisten demi mendukung terwujudnya good governance dan optimalisasi penyerapan anggaran,” ungkap Mian dalam keterang resminya, Selasa (10/2/2026).

Ke depan TP2DD akan lebih difokuskan pada percepatan digitalisasi layanan pemerintahan, terutama di sektor transaksi dan pembayaran.

Baca juga: Jelang Ramadhan, Ditlantas Polda Bengkulu Pastikan Bus Laik Jalan lewat Ram Cek

Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan kinerja birokrasi sekaligus kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan optimalisasi berbagai layanan yang berpotensi untuk didigitalisasi, termasuk layanan pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Semua layanan yang memungkinkan akan kita dorong berbasis digital, termasuk UMKM. Saat ini terdapat potensi pembiayaan hingga Rp14 triliun melalui perbankan Himbara untuk UMKM. Tentu pelaksanaannya harus sesuai prosedur dan memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti QRIS,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, menyampaikan bahwa kegiatan High Level Meeting TP2DD ini merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota dalam mendorong percepatan digitalisasi daerah.

Menurutnya, transformasi digital merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Melalui forum TP2DD, sinergi antar pemerintah daerah terus diperkuat untuk mengakselerasi digitalisasi di berbagai sektor.

“Kami sepakat bahwa digitalisasi adalah fondasi utama good governance. Forum ini menjadi sarana membangun komitmen bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk terus mendorong transformasi digital secara berkelanjutan,” tutup Wahyu.

Melalui kegiatan ini, diharapkan implementasi digitalisasi di Provinsi Bengkulu dapat berjalan lebih terarah dan terintegrasi, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.