Komisi II DPRD Bengkulu Tengah Hearing dengan SPBU, Soroti Barcode hingga Pelayanan Operator

Ringkasan Berita:

1. Komisi II DPRD Bengkulu Tengah menggelar hearing dengan SPBU.
2. Hearing membahas barcode dan pembayaran BBM.
3. Warga tanpa barcode diminta tetap dilayani.
4. DPRD menyoroti antrean kendaraan di SPBU Kembang Seri.
5. Operator SPBU diminta menerapkan pelayanan standar 3S.

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Suryadi Jaya

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU TENGAH - DPRD Bengkulu Tengah melalui Komisi II menggelar hearing bersama seluruh manajemen SPBU di Kabupaten Bengkulu Tengah, Rabu (13/5/2026).

Hearing tersebut membahas berbagai persoalan pelayanan SPBU, mulai dari penggunaan barcode, sistem pembayaran non tunai hingga antrean kendaraan yang dinilai membahayakan pengguna jalan.

Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Tengah, Jon Karnedi, mengatakan hearing digelar untuk mencari solusi atas berbagai kendala yang masih dialami masyarakat saat membeli BBM di SPBU.

Menurutnya, masih banyak warga yang belum memahami penggunaan barcode maupun sistem pembayaran non tunai yang kini diterapkan di sejumlah SPBU.

“Kendala terkait barcode dan cara pembayaran tunai dan non tunai ini kita bahas bersama. Kita cari solusi bagi warga kita yang belum mengerti menggunakan barcode,” kata Jon Karnedi saat dihubungi usai hearing.

Ia menegaskan, masyarakat yang belum memiliki barcode nantinya harus tetap mendapatkan pelayanan dengan baik.

Bahkan, pihak SPBU diharapkan dapat membantu masyarakat dalam proses pembuatan barcode.

“Bisa nanti dibantu, kalau tidak ada barcode bisa pihak SPBU bantu pembuatan barcode,” ujarnya.

Selain itu, Jon Karnedi meminta agar sistem pembayaran di SPBU tidak mempersulit masyarakat.

Menurutnya, pembayaran secara tunai masih harus dilayani demi memudahkan warga yang belum terbiasa menggunakan transaksi digital.

“Pembayaran non tunai bisa dilakukan dengan tunai. Kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit,” tegasnya.

Antrean SPBU Jadi Sorotan