Respon DPRD Mukomuko soal Nasib Gaji PPPK Paruh Waktu Usai Dana Pusat Dipangkas

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, MUKOMUKO - Ketua Komisi I DPRD Mukomuko Bengkulu, Armansyah merespon soal Pembayaran Gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW) di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu untuk tahun 2026 yang masih mejadi pertanyaan.

Soalnya, Kabupaten Mukomuko hanya menerima dana trasfer pusat sebesar Rp 716,064 miliar untuk tahun 2026, hal itu tercantum dalam Surat Nomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025.

Terkait hal itu, Armansyah mengatakan apapun yang terjadi, gaji para pegawai di Pemerintahan termasuk PPPK-PW harus dibayarkan.

“Intinya harus dibayarkan gaji para pegawai,” singkat Armansyah saat ditanya TribunBengkulu.com, Selasa (7/10/2025) pukul 14.00 WIB.

Baca juga: Nasib PPPK Paruh Waktu di Mukomuko Bengkulu, BKPSDM Belum Yakin soal Gaji

Armansyah menjelaskan, dengan adanyan pemangkasan dana pusat ke daerah, menyarankan untuk tidak melakukan pembangunan di daerah.

Mengingat, kondisi keuangan di Kabupaten Mukomuko, Pemerintah Kabupaten Mukomuko harus membayar gaji pegawai yang sudah diangkat.

“Kalau memang sudah komitmen mengangkat pegawai di Pemerintahan, ya harus dibayar, tidak usah ada pembangunan biar anggaran digunakan untuk membayar gaji pegawai,” papar Armansyah.

BKPSDM Belum Yakin Soal Gaji

Nasib 1.879 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW) di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu untuk tahun 2026 masih menjadi pertanyaan, terutama terkait gaji yang akan diterima PPPK-PW.

Pasalnya, dana transfer ke daerah 2026 untuk Kabupaten Mukomuko dipangkas hingga Rp 67,132 miliar dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Transfer ke Daerah (TKD) 2026 Mukomuko sebesar Rp 716,064 miliar, tercantum dalam Surat Nomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025.

Terkait hal itu, Plt Kepala BKPSDM Mukomuko, Haryanto, mengatakan bahwa pembayaran gaji PPPK-PW diatur sesuai kemampuan daerah, yakni sebesar Rp 1 juta per bulan.

“Kalau untuk gaji PPPK Paruh Waktu itu sesuai dengan kemampuan daerah, yakni di angka Rp 1 Juta per Bulan,” ungkap Haryanto saat ditanya TribunBengkulu.com, Selasa (7/10/2025).

Haryanto menjelaskan, untuk pembayaran gaji bagi PPPK Paruh Waktu di tahun 2026, pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran gaji.

Artinya, lanjut Haryanto, untuk tahun 2026, pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu tetap akan diakomodir sebesar Rp 1 juta.

“Memang adanya pemangkasan anggaran dari Pemerintah Pusat, kita sudah menyiapkan anggaran Rp 1 Juta untuk gaji PPPK Paruh Waktu. Untuk di tahun 2026 nanti mudah-mudahan terakomodir gaji mereka,” tutur Haryanto.

Haryanto juga menjelaskan, jika nantinya PPPK Paruh Waktu harus diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu, pihaknya tentu akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Pusat.

Pasalnya, beban belanja pegawai, khususnya gaji, akan bertambah, sehingga pihaknya perlu melihat kemampuan keuangan daerah.

“Kalau ada arahan untuk diangkat dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, diharapkan ada kebijakan dan pertimbangan sesuai dengan kemampuan keuangan kita,” jelas Haryanto.

Untuk pelantikan dan penyerahan SK PPPK Paruh Waktu tahun 2025 ini, belum bisa dipastikan kapan akan dilaksanakan.

Hal ini karena pihaknya belum mengusulkan Nomor Induk (NI) PPPK Paruh Waktu. Untuk mengusulkan NI PPPK Paruh Waktu, pihaknya harus menyiapkan rencana penempatan untuk PPPK Paruh Waktu di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kalau pelantikan dan penyerahan SK belum tahu akan dilaksanakan kapan, karena kita masih menyiapkan rencana penempatan untuk PPPK Paruh Waktu di OPD, baru nanti pengusulan NI PPPK Paruh Waktu,” tutup Haryanto.