Rupiah Tembus Rp18 Ribu, DPR Ingatkan Ancaman Kenaikan Harga Obat

Ringkasan Berita:

1. Pelemahan rupiah dinilai berpotensi memicu kenaikan harga obat.
2. DPR meminta pemerintah menjaga keterjangkauan harga obat.
3. Pasien penyakit kronis disebut paling rentan terdampak.
4. BPOM menyiapkan relaksasi untuk industri farmasi nasional.
5. Rupiah berada di level Rp18.095 per dolar AS pada Minggu (6/7/2026).

TRIBUNBENGKULU.COM - Pelemahan rupiah hingga menembus Rp18 ribu per dolar AS dinilai berpotensi memicu kenaikan harga obat di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan pemerintah harus mengantisipasi dampak pelemahan nilai tukar tersebut agar harga obat tetap terjangkau masyarakat.

Menurut Netty, pelemahan rupiah berpotensi berdampak langsung terhadap harga obat dan membebani masyarakat, terutama pasien yang bergantung pada konsumsi obat rutin setiap hari.

“Yang harus menjadi perhatian utama adalah jangan sampai masyarakat, terutama pasien yang bergantung pada obat rutin, menjadi pihak yang paling terdampak akibat gejolak ekonomi dan konflik global,” ujar Netty dalam keterangannya, dikutip dari Kompas.com, Minggu (6/7/2026).

Ia menuturkan, pemerintah harus memastikan ketersediaan dan keterjangkauan obat tetap terjaga meski rupiah tertekan dan situasi global yang masih tidak menentu.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan, stabilitas harga obat harus menjadi prioritas karena jutaan masyarakat bergantung pada obat-obatan untuk pengobatan penyakit kronis.

“Pasien hipertensi, diabetes, jantung, kanker, maupun penyakit kronis lainnya membutuhkan obat setiap hari. Karena itu, stabilitas harga dan ketersediaan obat harus menjadi prioritas utama,” kata Netty.

“Kita perlu menjadikan situasi ini sebagai alarm untuk mempercepat kemandirian farmasi nasional,” imbuh dia.

Menurut Netty, ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat impor membuat sektor kesehatan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan gangguan rantai pasok global.

Karena itu, dia mendorong pemerintah memperkuat produksi bahan baku obat dalam negeri melalui dukungan riset, pemberian insentif industri farmasi, serta kolaborasi lintas kementerian.

“Ketahanan kesehatan tidak cukup hanya dengan memiliki rumah sakit dan tenaga kesehatan yang baik. Kita juga harus memiliki kemandirian dalam penyediaan obat-obatan strategis agar tidak mudah terguncang oleh dinamika global,” kata Netty.

Netty juga meminta pemerintah memantau berkala harga obat di lapangan agar tidak terjadi lonjakan harga yang membebani masyarakat.

“Pemerintah perlu memastikan setiap penyesuaian harga dilakukan secara terukur dan proporsional. Jangan sampai akses masyarakat terhadap obat-obatan esensial menjadi terganggu,” pungkasnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah menyiapkan sejumlah kebijakan relaksasi bagi industri farmasi untuk meredam dampak pelemahan rupiah terhadap pasokan bahan baku dan harga obat.