Detik-Detik SBY Ogah Salami Kapolri Listyo Sigit Saat HUT ke-80 TNI, Ada Apa? 

TRIBUNBENGKULU.COM - Momen menarik saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Minggu (5/10/2025) hari ini. 

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang hadir mengenakan seragam loreng TNI menjadi sorotan publik. 

Ia tampak melewati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tanpa menyalaminya saat hendak menaiki panggung utama untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto selaku inspektur upacara.

Momen tersebut terekam jelas ketika SBY, yang datang dari sisi kanan panggung, mulai menyalami para petinggi yang berjejer.

Ia pertama-tama menyambut Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dilanjutkan dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal M Tonny Harjono.

Namun, ketika tiba di samping Tonny, di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berdiri, SBY terlihat langsung melangkah maju.

Mantan Presiden RI tersebut langsung menyambut salam dari Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita yang berada di sisi kiri Kapolri, seolah-olah melewati keberadaan Listyo Sigit.

Tindakan ini dengan cepat menjadi perhatian publik.

SBY, seorang Jenderal TNI (Purn.) yang hadir dalam upacara militer terbesar bangsa, hanya menyalami jajaran Kepala Staf TNI dan Wakil Panglima TNI.

Sementara secara mencolok mengabaikan sapaan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). 

Belum ada keterangan resmi mengenai alasan di balik gestur SBY tersebut.

Momen ini terjadi tepat sebelum SBY menempatkan diri untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto di panggung kehormatan.

Jenderal Listyo Sigit Dipaksa Mundur

Jenderal Listyo Sigit didesak mundur karena dinilai gagal mengamankan situasi demo hingga banyak korban jiwa berjatuhan. 

Puncak amarah publik semakin besar setelah kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri melindas seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan sampai tewas di Jakarta pada Kamis (28/8/2025). 

Saat itu, satu-satunya narasi yang menggambarkan amarah dan keputusasaan publik terhadap Polri hanyalah desakan agar Kapolri mundur.

Menanggapi kabar ini Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menegaskan pihaknya belum menerima kabar resmi terkait adanya surat presiden (suppres) mengenai pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Pasalnya, beredar kabar Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat terkait pergantian Kapolri ke DPR RI.

“Iya, kita kan belum tahu kebenarannya, kami sendiri belum dapat kabar terkait adanya suppres ke DPR dalam hal pergantian Kapolri. Kalaupun ada ya pasti memang itu sudah kewenangan presiden,” ujar Nasir.

Menurutnya, mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri sudah diatur dalam undang-undang, yakni menjadi hak prerogatif presiden dengan persetujuan DPR.

Dari undang-undang kan menyebutkan penunjukan dan pemberhentian atau pengangkatan dan pemberhentian Kapolri itu kan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Jadi, kalaupun ada surat itu ya itu sesuai dengan undang-undang,” jelasnya.

Nasir juga menyoroti kabar yang beredar di publik soal sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menggantikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

“Begitu juga nama-nama yang menyebar. Katanya ada inisial D, ada inisial S. Kita nggak ngerti juga itu siapa kan. Jadi, apakah memang itu Wakapolri sekarang? Atau S itu Suyudi, Kepala BNN sekarang? Kita nggak ngerti,” ucapnya.

Karena itu, ia menekankan hingga kini DPR belum mendapatkan validasi mengenai hal tersebut. 

“Jadi, intinya kita belum dapat validasi soal ini. Tapi sekali lagi itu kewenangannya presiden,” kata Nasir.

Reaksi Listyo Sigit Soal Dirinya Diminta Mundur 

Ternyata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah sempat bertanya kepada para pejabat dan anggota Polri perihal pengunduran dirinya.

Akan tetapi, Sigit mengeklaim, para pejabat dan anggota Polri keberatan. 

"Itu saya sampaikan juga ke teman-teman, ke para pejabat, ke anggota, 'bagaimana kalau saya mundur?' namun dari mereka juga banyak yang keberatan" cerita Sigit dalam program Rosi di Kompas TV, Kamis (25/9/2025) malam.

"Kemudian saya berpikir bahwa mundur di dalam situasi kondisi seperti ini, sama saja saya meninggalkan kondisi anggota" lanjutnya. 

"Kondisi institusi yang sedang terpuruk, yang karut-marut, dan kemudian saya mundur, saya tidak tanggung jawab," ujar Sigit.

"Karena bagi saya, saya terbebas dari itu, saya meninggalkan organisasi, saya meninggalkan anak buah saya dalam keadaan seperti itu" terangnya. 

"Tentunya yang harus saya lakukan adalah bagaimana mengembalikan mereka, mengembalikan moril mereka, bagaimana mereka bisa bekerja normal lagi," sambung Sigit.

Lalu, Sigit turut mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif mengenai nasib para 'pembantunya'.

Sigit menekankan, mereka hanyalah prajurit yang tegak lurus terhadap arahan Presiden. 

"Setelah itu tentunya prerogatif Presiden. Kami prajurit, kita tegak lurus terhadap apa yang menjadi perintah Presiden," urainya. 

Saat ditanya kenapa tidak mundur dari Kapolri sebagai bentuk tanggung jawab moril, Sigit menyebut pengunduran dirinya justru akan memperkeruh suasana.

Apalagi, menurut Sigit, bawahannya di Polri membutuhkan figur yang bertanggung jawab di momen krusial seperti kerusuhan Agustus 2025 lalu.

"Ya karena memang kondisi itu bukan membuat menjadi semakin baik, justru sebaliknya. Mereka butuh figur yang berani mengambil posisi tanggung jawab" kata Sigit. 

"Saat itu kita sudah dalam diskusi yang sebaiknya bagaimana, dan saya juga sudah sampaikan bahwa saya siap mengambil risiko apa pun, dan saya siap dicopot" jelasnya. 

"Itu saya sampaikan kepada para pejabat utama saat itu, sebelum kemudian saya mengambil langkah dan perintah untuk anggota berani mengambil langkah tegas," papar Sigit.

Sigit meyakini, pengunduran dirinya dari Kapolri tidak akan menyelesaikan masalah saat itu dan justru masalah akan semakin parah jika dirinya mundur dari Kapolri. 

"Yang paling utama adalah mengembalikan semangat anggota, mengembalikan semangat institusi untuk betul-betul bisa melaksanakan tugasnya, mengembalikan keamanan, dan menjaga apa yang menjadi harapan masyarakat" tutur Sigit. 

"Karena kita juga mendengar masyarakat banyak yang ketakutan, ada yang kondisinya kemudian sangat khawatir akan terjadi peristiwa-peristiwa yang mereka tidak inginkan," bebernya. 

"Saat itu yang dibutuhkan adalah kehadiran Polri yang bisa hadir memberikan rasa aman bagi masyarakat" terangnya. 

"Itu bisa dilakukan kalau Polri mampu kembali bangkit dan melaksanakan tugasnya dengan baik pada saat dia menciptakan stabilitas kamtibmas, dan itu akhirnya menjadi hal yang harus saya lakukan," pungkas Sigit.

Profil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Listyo Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri) menggantikan Jenderal Idham Azis. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Listyo Sigit di Istana Negara pada Rabu (27/1/2021) pagi.

Jokowi juga menaikkan pangkat Listyo Sigit dari bintang tiga atau komisaris jenderal menjadi bintang empat atau jenderal berdasarkan Keppres Nomor 7 Polri Tahun 2021 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi Polri.

Karier Listyo Sigit di kepolisian hingga kini akhirnya menempati posisi puncak, terbilang moncer untuk rekan seangkatannya. 

Listyo Sigit lahir di Ambon, Maluku pada 5 Mei 1969.

Ia merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1991.

Selepas dari Akpol, Listyo Sigit bertugas di Polres Tangerang dengan pangkat Letnan Dua (Letda).

Pada 1998, ia telah menjadi Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasi (Kapuskodalops) di Polres Tangerang dan berpangkat Kapten atau setara dengan Ajun Komisaris Polisi (AKP).

Kareirnya terus naik hingga menjabat Kapolres Pati pada 2009.

Tak lama, ia dipindah menjadi Kapolres Sukoharjo pada 2010 lalu menjadi Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Pada 2011, Listyo Sigit menjabat sebagai Kapolresta Solo. 

Saat itu, Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo.

Kemudian, pada 2012, saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta, Listyo Sigit dirotasi ke Jakarta untuk menjabat sebagai Asubdit II Dit Tipdum Bareskrim Polri.

Setelah itu, Listyo Sigit Prabowo bertugas di Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara.

Hubungan Listyo Sigit dengan Jokowi kembali dekat saat Jokowi menjabat Presiden RI dimana Listyo Sigit menjadi ajudannya pada 2014. 

Listyo Sigit kemudian menjabat sebagai Kapolda Banten pada 2016, Kadiv Propam pada 2018, dan Kabareskrim pada 2019. 

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunTimur.com