Blak-blakan Menkeu Purbaya Akui Utusan Dari Prabowo Langsung: Tugas Saya Sesuai Arahan Presiden 

TRIBUNBENGKULU.COM - Blak-blakan Menkeu Purbaya ungkap bahwa dirinya adalah utusan dari Presiden Prabowo langsung dalam menjalankan tugasnya belakangan ini. 

Itulah sebabnya Purbaya dengan berani mengkritik atau menyentil pejabat lain di kabinet Presiden Prabowo Subianto. 

"Jangan anggap saya koboi, saya kepanjangan tangan dari Bapak Presiden,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Dia juga menegaskan bahwa dirinya hanya mewakili Presiden Prabowo dalam setiap kebijakan yang diambil olehnya, karena dia tidak mungkin mengambil kebijakan itu tanpa persetujuan RI 1 atau Presiden.

“Presiden ingin pemerintahan ini kuat karena dipercaya rakyat, bukan karena menutup rapat masalahnya,” tegas Purbaya.

Ia menegaskan, gaya komunikasinya yang lugas dan tanpa basa-basi akan tetap dipertahankan selama masih berada di jalur kebijakan Presiden.

Transparansi baginya bukan sekadar strategi komunikasi, tapi bagian dari transformasi budaya birokrasi sebuah langkah menuju pemerintahan yang berani jujur kepada rakyatnya sendiri.

Dalam setiap kalimatnya, tersirat pesan bahwa keberaniannya bukan bentuk perlawanan, melainkan bukti loyalitas.

Purbaya tidak sedang berperang dengan sesama pejabat; ia sedang menjalankan perintah, menegakkan nilai yang dipercayai oleh Presiden: kejujuran.

Dan di balik tutur katanya yang keras, ada satu hal yang kini semakin jelas bahwa Purbaya Yudhi Sadewa tak pernah sendirian. Ia punya bekingan dan beking itu bernama Prabowo Subianto.

Purbaya Pamer Hasil Survei Kepercayaan Publik Meningkat

Saat menanggapi kritikan Hasan Nasbi itu, Purbaya juga menunjukkan hasil survei terbaru yang memperlihatkan bahwa kepercayaan publik ke pemerintah sekarang meningkat dan stabil setelah beberapa bulan terakhir menurun.

Hasil survei terbaru pada bulan Oktober yang ditunjukkan oleh Purbaya tersebut dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Purbaya pun memaparkan bahwa sejak bulan Juli hingga September, tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah terus menurun, hingga memunculkan gelombang demonstrasi besar-besaran beberapa waktu lalu.

"Gambar itu saya selalu pakai, survei ke masyarakat, apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat ke pemerintah apa tidak? Kalau dari angka kita yang terakhir, ini baru keluar angka survei bulan Oktober, surveinya dilakukan oleh LPS," ungkapnya ketika menanggapi soal kritikan Hasan Nasbi itu, Senin.

"Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus turun terus Juli, Agustus, September turun terus ke titik terendah sini, inilah terjadi banyaknya demo," ujar Purbaya.

Purbaya lantas mengatakan, baru setelah dirinya menjabat sebagai Menkeu dengan kebijakan ekonomi yang tegas dan gaya komunikasinya yang dinilai blak-blakan itu justru berhasil mengembalikan kepercayaan publik ke pemerintah.

"Tapi setelah kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos, tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah," katanya.

Sekarang ini, kata Purbaya, kinerja pemerintahan sudah meningkat dengan amat baik di mata masyarakat, tapi tidak di mata Hasan Nasbi.

"Justru ini levelnya sekarang sudah level sama dengan ini, sudah stabil lagi, jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya (Hasan Nasbi)," tegasnya.

Purbaya pun menjelaskan bahwa meningkatnya kepercayaan publik itu karena sekarang daya beli masyarakat sudah meningkat dan membuat ekonomi membaik seiring waktu.

"Karena apa? Nah, karena daya belinya juga membaik, ketika ekonomi bagus ini naik lagi. Ketika ekonomi buruk, mereka (masyarakat) enggak suka pemerintah, makanya banyak demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah," papar Purbaya.

Pernyataan Hasan Nasbi

Dalam unggahan di kanal YouTube pribadinya pada Minggu (26/10/2025) lalu, Hasan Nasbi mengingatkan pentingnya menjaga etika komunikasi antar pejabat di ruang publik.

Di sini, dia kemudian menilai gaya komunikasi Purbaya yang kerap menyinggung pejabat lain itu berdampak buruk pada citra dan solidaritas pemerintah.

Pernyataan Hasan Nasbi tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah pernyataan terbuka Menkeu Purbaya yang dinilai keras terhadap pejabat daerah maupun rekan sesama kementerian.

Menurut Hasan Nasbi, sebagai sesama anggota kabinet, para pejabat seharusnya mampu menampilkan sikap saling mendukung di depan publik, bukan sebaliknya.

“Kalau bicara dalam konteks pemerintah, sesama anggota kabinet sebaiknya tidak saling menyerang di depan umum. Karena itu bisa melemahkan pemerintah,” ujarnya, dikutip dari Wartakotalive.com.

Hasan Nasbi menegaskan bahwa perbedaan itu semestinya disampaikan melalui mekanisme internal, bukan di hadapan publik yang bisa menafsirkan berbagai hal secara liar.

“Kalau mau saling koreksi, berdebat, atau marah-marah, lakukan di ruang tertutup. Tapi kalau dilakukan di ruang terbuka, justru akan menghibur orang-orang yang tidak sejalan dengan pemerintah,” ucapnya.

Hasan juga mengingatkan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab ganda yakni menjalankan fungsi kebijakan dan menjaga stabilitas persepsi publik terhadap pemerintah.

Ketika pejabat justru saling mengkritik secara terbuka, pesan yang muncul ke masyarakat bisa menjadi kabur, bahkan menimbulkan kesan perpecahan.

“Rakyat butuh melihat pemerintah yang kompak dan fokus pada kerja. Kalau yang muncul malah saling sindir di media, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan,” kata Hasan Nasbi.

Menurut Hasan Nasbi, pejabat setingkat menteri seharusnya mengedepankan komunikasi yang strategis, bukan reaktif.

Hasan Nasbi pun menekankan bahwa komunikasi politik yang baik tidak hanya soal keterbukaan, tetapi juga tentang waktu, tempat, dan cara penyampaian yang tepat.

“Transparansi itu penting, tapi etika dan timing juga menentukan bagaimana publik menilai pemerintah. Kalau semua disampaikan tanpa filter, justru bisa menjadi bumerang,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com