Kepala Bappeda dan 23 Kepala Sekolah di Rejang Lebong Resmi Dilantik, Ini Daftar Lengkapnya

Ringkasan Berita:

• Afreda Rotua Purba resmi dilantik sebagai Kepala Bappeda Rejang Lebong secara definitif.
• Sebanyak 23 kepala sekolah SD dan SMP juga dilantik untuk mengisi dan memperkuat kepemimpinan di satuan pendidikan.
• Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung  Sekda Rejang Lebong, Iwan Sumantri, pada Selasa (3/2/2025).

Laporan Wartawan TribunBengkulu.com, M. Rizki Wahyudi

TRIBUNBENGKULU.COM, REJANG LEBONG – Pemkab Rejang Lebong kembali melakukan pengisian sejumlah jabatan strategis dengan melantik Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta 23 kepala sekolah tingkat SD dan SMP. 

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Rejang Lebong, Iwan Sumantri.

Dimana prosesi ini berlangsung di Ruang Pola Pemda Rejang Lebong pada Selasa (3/2/2025).

Dalam prosesi tersebut, Afreda Rotua Purba resmi dilantik sebagai Kepala Bappeda Rejang Lebong secara definitif.

Ini mengakhiri masa pengisian jabatan yang sebelumnya dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt).

Bersamaan dengan itu, sebanyak 23 kepala sekolah SD dan SMP juga dilantik untuk mengisi dan memperkuat kepemimpinan di satuan pendidikan.

Sekda Rejang Lebong, Iwan Sumantri, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dan upaya penyegaran birokrasi.

Sekaligus untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Ia juga meminta yang baru dilantik ini segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab di tempat yang baru.

“Saya mengucapkan selamat kepada Kepala Bappeda dan seluruh kepala sekolah yang hari ini dilantik. Segera beradaptasi, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan jalankan amanah yang diberikan sebaik-baiknya,”sampai Iwan.

Sekda juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang saat ini tengah menghadapi keterbatasan akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Meski demikian, hal tersebut tidak boleh menjadi penghambat dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, termasuk di sektor pendidikan.

Baca juga: Kejelasan Nasib Guru dan Tendik Honorer di Rejang Lebong Usai Larangan Tenaga Non-ASN 2026

“Kita sedang berada dalam kondisi keterbatasan anggaran, di mana hampir seluruh sektor mengalami pemotongan. Namun pelayanan publik dan pembangunan daerah harus tetap berjalan,” tegasnya.