Anggaran Penyokong Untuk Desa Wisata di Bengkulu Sangat Minim, Padahal Potensi Melimpah

Sementara itu juga dijabarkan oleh Desven, kembali ke permasalahan minimnya infrastruktur yang terdapat pada setiap desa wisata juga tidak dapat sepenuhnya dibebankan ke Dinas Periwisata sebagai leading sektornya saja. Melainkan disana harusnya juga ada peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain seperti Dinas PUPR.

"Kalau semuanya mau dibebankan ke Dinas Pariwisata saja tentu tidak bisa. Seperti yang dibilang tadi, soal pembangunan infrastruktur jalan misalnya untuk akses ke desa wisata itu, itu ramahnya Dinas PUPR. Atau bisa juga dari pihak Pemerintah Kabupaten atau bahkan pemerintah desa sendiri. Tentunya dalam hal ini, semuanya itu disesuaikan dengan tupoksinya masing-masing," pungkasnya.