Solusi Atasi Harga Sawit Anjlok, Kadis TPHP: Cabut Larangan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Beta Misutra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Pencabutan larangan ekspor RDB Palm Oil yang merupakan bahan baku minyak goreng, merupakan satu-satunya solusi terbaik untuk mengatasi merosotnya harga sawit di Provinsi Bengkulu.

Ini sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Pertanian (TPHP) Provinsi Bengkulu, Ricky Gunarwan saat diwawancarai Selasa (26/4/2022).

Namun menurutnya selain efek dari keputusan presiden yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng yang memicu merosotnya harga sawit.

Masih ada faktor lain yang membuat harga sawit di Bengkulu saat ini turun sampai Rp1.500 per kilogram.

"Menjelang lebaran ini pabrik banyak yang sudah tutup, sedangkan di masyarakat sawit melimpah karena mau kejar target lebaran.

Bahkan yang belum terlalu matang sudah dipanen. Sehingga ketersedian sawit di pabrik juga menumpuk," katanya.

Sesuai dengan hukum ekonomi, jika permintaan sedikit dan barang menumpuk maka secara otomatis harga akan menjadi murah. Itulah fenomena yang saat ini sedang terjadi di Bengkulu saat ini.

"Tapi akibat adanya larangan ekspor ini bisa dibilang semuanya rugi. Petani sawit rugi, pabrik rugi termasuk juga negara ikut rugi," kata Ricky.

Padahal sebelumnya Pemprov Bengkulu sudah melakukan rapat penentuan harga sawit bersama pihak terkait yang akan mulai diterapkan pada awal bulan Mei 2022 mendatang.

Namun hasil rapat penetapan harga sebelumnya jelas tidak bisa diberlakukan karena merosotnya harga sawit akibat adanya kebijakan baru larangan ekspor bahan baku minyak goreng tersebut.

"Dalam hasil rapat penetapan harga sawit, yang harusnya diterapkan per tanggal 1Mei 2022 nanti, kita sudah menetapkan angkanya Rp 3.400 perkilogram. Namun dengan kondisi seperti saat ini tentu harga tersebut tidak bisa untuk diterapkan," kata Ricky.

Sementara itu untuk upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi merosotnya harga sawit ini, menurut Ricky sama sekali tidak ada.

"Yang kita bisa lakukan saat ini hanyalah menunggu presiden mencabut kembali kebijakan larangan ekspor tersebut. Kita berharap semoga secepatnya ada kebijakan baru dari Pemerintah Pusat," ungkap Ricky.