Banyak Menuai Protes, Ganjar dan Luhut Sepakat Menunda Tarif Naik Candi Borobudur Rp 750 Ribu

TRIIBUNBENGKULU.COM - Rencana kenaikan tiket naik Candi Borobudur Rp 750 ribu banyak menuai protes sejak diumumkan.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pun sepakat menunda rencana tersebut.

Kesepakatan menunda rencana kenaikan tarif naik Candi Borobudur Rp 750 ribu itu dibahas saat Luhut mendatangi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di rumah dinasnya yang ada di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa (7/6/2022).

Dilansir dari Tribunnews.com, Ganjar mengatakan, ia dan Luhut setuju untuk menunda rencana tersebut.

Pasalnya sejak awal diumumkan, banyak sekali yang memprotes rencana naiknya tarif naik Candi Borobudur menjadi Rp 750 ribu tersebut.

Ganjar pun meminta masyarakat untuk tidak resah, karena pihak TWC dengan Balai masih berkomunikasi terkait rencana kenaikan tarif ini.

"Saya sampaikan pada beliau (Luhut), ini banyak yang protes, menurut saya diendapkan, beliau setuju soal tarif dibicarakan dulu. Dan memang TWC dengan Balai sedang komunikasi, oleh karena itu masyarakat tidak perlu resah. Itu penting untuk disampaikan," kata Ganjar dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (8/6/2022).

Lebih lanjut Ganjar menuturkan, pihaknya terus berusaha untuk mencari skema yang tepat untuk mengatur wisawatan yang ingin naik ke Candi Borobudur.

Baca juga: Harga Tiket Naik Candi Borobudur yang Dinaikan Rp 750 Ribu, Ini Alasannya

Apakah memang cukup dengan pengaturan kuota saja, atau harus dengan kenaikan tarif seperti yang diumumkan sebelumnya.

"Kita masih menata terus-menerus dan kita carikan skema-skema yang pada prinsipnya kita mesti atur semua yang mau naik ke candi. Apakah kemudian dengan kuota, apakah dengan yang diomongkan kemarin yakni harga."

"Jadi kita tunda dulu, tadi Pak Menteri sudah menyampaikan 'Pak Gub kita tunda dulu' biar tidak terjadi cerita ini kemana-mana," tutur Ganjar.

Ganjar menambahkan setelah Luhut mengumumkan kenaikan tarif untuk Naik Vandi Borobudur, pihak TWC dan Balai memutuskan untuk menindaklanjutinya.

Pasalnya dibutuhkan pranata regulasi, uji kelayakan tarif yang ada, hingga mendiskusikan terkait mekanisme kenaikan tarif.

"Karena setelah putusan itu TWC pun memutuskan kami akan tindak lanjuti berikutnya dengan Balai. dan itu artinya butuh pranata regulasi, kelayakan-kelayakan dari tarif yang ada, mekanismenya, karena mereka yang akan mendiskusikan itu," terang Ganjar.

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Tarif Naik Candi

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar menyampaikan tanggapannnya terkait rencana perubahan harga tiket naik ke stupa Candi Borobudur.

Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berencana membatasi kuota turis yang ingin naik ke Candi Borobudur.

Bersamaan dengan hal tersebut, Luhut menyatakan bakal menaikkan harga tiket ke stupa Candi Borobudur menjadi Rp 750.000 per orang bagi turis lokal.

Menurut Muhaimin Iskandar atau akrab dipanggil Cak Imin, pemerintah perlu mengkaji ulang rencana menaikkan harga tiket naik ke stupa Candi Borobudur.

"Saya minta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan biaya itu, terutama untuk saudara-saudara kita yang ke situ untuk kegiatan ibadah keagamaan harus mendapatkan kekhususan,” katanya, Senin (6/6/2022)

Ia menilai, tarif yang akan ditetapkan oleh pemerintah terlampau mahal.

Selain itu, ia khawatir rencana tersebut dapat merugikan pariwisata Indonesia.

Sebab, kata Muhaimin, sudah dua tahun lebih pariwisata Indonesia, termasuk Candi Borobudur mati suri akibat pandemi Covid-19.

Muhaimin pun khawatir, kenaikan tarif itu dapat mengurangi daya tarik turis untuk berwisata ke Candi Borobudur hingga berdampak ke warga sekitar yang menggantungkan hidup dari wisata Borobudur.

"Warga di sekitar Candi Borobudur tentu berharap bisa segera menikmati dampak ekonomi akibat geliat ekonomi yang mulai tampak, jangan sampai mereka harus menderita lagi karena wisatawan sepi,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan, pemerintah dapat membatasi kunjungan ke stupa Candi Borobudur melalui beragam cara.

Tentunya, tanpa harus menaikkan tarif yang nominalnya besar.

"Misalnya, dibuat kuota kunjungan dengan sistem pendaftaran atau pembatasan-pembatasan lainnya. Banyak cara yang bisa dilakukan, tidak harus dengan menaikkan biaya yang sampai Rp 750.000 untuk turis lokal,” kata dia.

Diolah dari artikel yang telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Rencana Tarif Naik Candi Borobudur Rp 750 Ribu Banyak Diprotes, Luhut dan Ganjar Sepakat Menundanya.