Daftar Bupati Paling Kaya di Sumatera Selatan, Tertinggi Capai 50 Milyar, Ada yang Ratusan Juta

Daftar Kekayaan Bupati Terpilih di Pilkada 2024 Sumatera Selatan: Siapa yang Terkaya?

TRIBUNBENGKULU.COM - Pilkada 2024 di Sumatera Selatan tidak hanya menghadirkan bupati-bupati baru, tetapi juga mengungkapkan perbedaan signifikan dalam laporan harta kekayaan mereka.

Para bupati terpilih ini dilantik setelah hasil rekapitulasi suara manual oleh KPU tingkat daerah.

Setiap bupati telah melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), sebuah kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Laporan ini menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan korupsi. Berdasarkan data LHKPN yang diakses melalui situs resmi https://elhkpn.kpk.go.id/, berikut daftar kekayaan bupati di Sumatera Selatan yang terpilih pada Pilkada 2024:

Daftar Kekayaan Bupati Terpilih di Sumsel

1. Bupati Musi Rawas Utara - Devi Suhartoni - Harta Kekayaan: Rp 55.187.000.000
2. Bupati Lahat - Bursah Zarnubi - Harta Kekayaan: Rp 50.494.719.075
3. Bupati Musi Banyuasin - Toha - Harta Kekayaan: Rp 45.833.766.062
4. Bupati Ogan Komering Ilir - Muchendi - Harta Kekayaan: Rp 30.939.000.005
5. Bupati Banyuasin - Askolani - Harta Kekayaan: Rp 24.932.901.424
6. Bupati Muara Enim - Edison - Harta Kekayaan: Rp 16.030.192.000
7. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan - Abusama - Harta Kekayaan: Rp 15.048.882.607
8. Bupati Empat Lawang - Joncik Muhammad - Harta Kekayaan: Rp 13.871.723.533
9. Bupati Ogan Ilir - Panca Wijaya - Harta Kekayaan: Rp 10.623.465.000
10. Bupati Ogan Komering Ulu Timur - Lanosin - Harta Kekayaan: Rp 2.216.088.161
11. Bupati Musi Rawas - Ratna Machmud - Harta Kekayaan: Rp 1.570.160.000
12. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir - Asgianto - Harta Kekayaan: Rp 986.540.000
13. Bupati Ogan Komering Ulu - Teddy Meilwansyah - Harta Kekayaan: Rp 587.200.000

 Mengapa LHKPN Penting?

Pelaporan LHKPN merupakan langkah transparansi yang wajib dilakukan oleh pejabat publik. Ini membantu masyarakat mengawasi potensi penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, penyelenggara negara diwajibkan melaporkan seluruh harta kekayaannya secara berkala. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan terbebas dari KKN.

Akses Data LHKPN Secara Online

Informasi lengkap mengenai laporan harta kekayaan ini dapat diakses melalui laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di https://elhkpn.kpk.go.id/.

 Kesimpulan

Bupati Musi Rawas Utara, Devi Suhartoni, menjadi kepala daerah dengan harta kekayaan tertinggi di Sumatera Selatan pada Pilkada 2024. Sementara itu, Bupati Ogan Komering Ulu, Teddy Meilwansyah, menempati posisi terakhir dengan kekayaan sebesar Rp 587 juta.