524 Guru Honorer Lulus Passing Grade Tes PPPK di Bengkulu Tak Juga Diangkat, Pilih Ngadu ke Dewan

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Beta Misutra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Puluhan guru honorer yang menamai diri Persatuan Guru Lulus Passing Grade, Selasa (27/9/2022) menemui Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu.

Puluhan guru honorer ini merupakan perwakilan dari 524 guru honorer se-Provinsi Bengkulu yang lulus passing grade.

Para guru honorer ini sebelumnya telah lulus dalam tes passing grade guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun sampai dengan saat ini ratusan guru yang lulus pasing grade ini belum juga diangkat sebagai PPPK.

Pasalnya sesuai janji Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, Nadiem Makarim menyebutkan bahwa guru non ASN yang lolos pasing grade akan diprioritaskan pada pengadaan guru PPPK tahun 2022.

Para guru honorer ini mendapat kabar bahwa di daerah lain sudah mengusulkan formasi guru PPPK.

Sementara Provinsi Bengkulu sampai saat ini belum ada kabar baik yang diterima oleh para guru honorer ini.

Hal ini diduga karena Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak mengusulkan formasi guru PPPK pada tahun ini.

"Kedatangan kami ke sini, meminta terutama guru-guru yang lulus passing grade agar diusulkan jadi PPPK sesuai janji Mendikbudristek," ungkap Ketua Persatuan Guru Lulus Passing Grade Tes PPPK tahun 2022, Yuniana.

Terpisah Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Septi Yuslinah yang menerima rombongan guru honorer ini menyatakan DPRD sudah menerima semua aspirasi para guru honorer.

Yang pada intinya mereka menyampaikan kekecewaan dan mempertanyakan kenapa sampai Pemprov Bengkulu tidak mengusulkan formasi guru PPPK tahun  ini.

Terkait hal ini, DPRD menyatakan dalam waktu dekat akan mengundang perwakilan dari Pemprov Bengkulu untuk menjawab pertanyaan para guru honorer yang lulus passing grade ini.

"Dalam waktu dekat kami akan undang kepala Dinas Dikbud, BKD dan juga kepala BPKAD untuk duduk bersama. Supaya ini jelas, kenapa sampai Pemprov tidak mengusulkan dan menganggarkan," kata Septi.

Terpisah Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Badrun Hasani menyatakan pihaknya telah meminta para honorer mengumpulkan data terlebih dahulu.

Hal ini akan menjadi bahan yang akan disampaikan dalam pertemuan berikutnya bersama dengan Pemprov Bengkulu.

"Kita akan data 524 orang tersebut, masa tugasnya kapan, sudah berapa tahun, bertugas di mana. Baru setelah itu kita adakan rapat untuk memetakan masalah yang terjadi," ujar Badrun.

Baca juga: Pelaku Pembakar Remaja 15 Tahun di Bengkulu Selatan Ditangkap, Terancam 15 Tahun Penjara

Baca juga: BREAKING NEWS: Bus Bawa Rombongan Atlet Shokaido Bengkulu Kecelakaan di Kaur