Dugaan Mobilisasi Pelajar di HUT Partai Golkar Bengkulu, HMI: Ciderai Institusi Pendidikan

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Terkait dugaan mobilisasi pelajar dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) DPD Golkar Bengkulu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menilai hal tersebut menciderai institusi pendidikan.

Ketua Umum HMI Cabang Bengkulu, Maulana Taslam mengatakan hal tersebut harus diusut secara tuntas.

Pasalnya, institusi pendidikan harus bersih dari ASN yang tidak menjaga netralitasnya. 

"Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang bermasalah secara etik ini, haruslah bertanggungjawab karena telah mencederai institusi pendidikan yang seharusnya jauh dari kepentingan politik apapun, " kata Maulana, Minggu (16/10/2022). 

Baca juga: Waka II DPRD Bengkulu Siap Gunakan Hak Angket Terkait Dugaan Mobilisasi Pelajar di HUT Partai Golkar

Apalagi, adanya Surat Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang pada pokoknya telah menginstruksikan Kepala Sekolah SMA Negeri se-Kota Bengkulu untuk memobilisasi dari masing-masing sekolah untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan Jalan Sehat dalam rangka HUT Partai Golkar pada hari ini

"Apalagi mengarah pada politisasi pelajar, persoalan ini harus ditindak tegas. Sesuai regulasi yang berlaku dan diberikan sanksi tegas, " jelasnya. 

Senada dengan itu, politisi dari PAN, yang juga merupakan Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bengkulu, Kusmito Gunawan menyakini adanya indikasi Gubernur Bengkulu terlibat atas surat Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Pemerintah Provinsi Bengkulu tersebut. 

Baca juga: Sederet Kontroversi Dugaan Kepala Dinas Pendidikan Mobilisasi Pelajar pada HUT Golkar Bengkulu

"Dengan sengaja mendukung acara Partai Golkar yang melibatkan guru dan siswa sekolah, dan mengskenariokan menggunakan pakaian bernuansa kuning, " kata Kusmito. 

Ia menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa ASN harus netral dari bentuk pengaruh dan berpihak pada Parpol junto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 junto Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil larangan ASN. Yang sanksi diberikan berupa penurunan pangkat hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

"Kita telah kirim ke Kemenpan-RB, Bawaslu, Kemendagri dan Ketua KASN guna menindaklanjuti pelanggaran ini, " tutup Kusmito. 

Surat Kepala Dinas Mobilisasi Pelajar

Masyarakat Bengkulu dihebohkan dengan beredarnya surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu, mengimbau untuk mobilisasi siswa ke acara Partai Golkar Bengkulu.

Surat tersebut ditandatangani oleh Kadis Dikbud Provinsi Bengkulu, pada tanggal 13 Oktober 2022 lalu, dengan nomor surat : 003/9075/DIKBUD/2022.

Di dalam surat tersebut tertulis bersifat penting, dengan prihal surat Partisipasi Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar. Untuk tujuannya, surat ditujukan pada Kepala Sekolah SMA se-Kota Bengkulu.

Dalam surat tertulis, surat ini merupakan tindaklanjut surat dari panitia pelaksanaan HUT Golkar ke-58, DPD Partai Golkar Provinsi Nomor Panpel 06/DPD/Gol-BKL/X/2022. Yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2022 lalu