Jaksa Masih Dalami Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Row Jalan Tol Bengkulu

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bengkulu, Pandoe Pramoe Kartika mengatakan pihaknya masih terus mendalami dugaan korupsi pembebasan Lahan Right of Way (ROW) Jalan Tol Bengkulu - Taba Penanjung.

Sejauh ini, penyidik Pidsus Kejati Bengkulu mendalami pelanggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) dan biaya notaris dalam biaya pembebasan lahan.

Aturannya, BPHTP ataupun biaya notaris ini tidak masuk dalam biaya pembebasan lahan.

Akibat biaya notaris ini, pemerintah harus menderita kelebihan bayar, dan kerugian negara disebutkan Rp 6 miliar.

Kemudian, penyidik juga akan mendalami dugaan baru, yakni indikasi pelanggaran di ganti rugi tanam tumbuh.

Baca juga: Booking Cewek di MiChat, Warga Lebong Tertipu Rp 61 Juta Lalu Lapor ke Polisi

"Jadi, ada indikasinya gak (pelanggaran di ganti tanam tumbuh)," kata Pandoe kepada TribunBengkulu.com, Selasa (1/11/2022).

Sejauh ini, penyidik masih memeriksa saksi dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Untuk audit kerugiana negara, masih belum akan dilakukan.

Baca juga: Ternyata Segini Besaran Gaji dan Fasilitas yang Didapatkan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu 1 Tahun

Sebelumnya, Kajati Bengkulu, Heri Jerman mengatakan pihaknya menyimpulkan telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana korupsi dalam pembebasan lahan right of way (ROW) Jalan Tol Bengkulu - Taba Penanjung ini.

Sehingga status kasus ini yang awalnya penyelidikan, ditingkatkan ke penyidikan.

"Siapa tersangkanya? Nanti akan kami kembangkan terlebih dahulu. Siapa yang paling bertanggungjawab, itulah yang akan kami tetapkan tersangka," ungkap Heri Jerman.

Baca juga: Polisi Sita Fortuner dan 3 Unit Mobil Merek Lainnya Diduga dari Hasil Penipuan Bilyet Giro Kosong