Anggaran Pilkada 2024 di Provinsi Bengkulu Berpotensi Turun

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni 

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal beberapa bulan lag dan untuk anggaran pelaksanaan pesta demokrasi itu mulai dibahas oleh pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri menyebut anggaran Pilkada nanti, berpotensi turun. 

"Pilkada sebelumnya itu, kita estimasi di Rp 110 miliar, kemungkinan tahun ini berkurang, tapi kita lihat bagaimana nanti, " kata Hamka, Senin (20/2/2023).

Estimasi turunnya jumlah anggaran ini, disebabkan beberapa faktor salah satunya diselenggarakan secara serentak.

Sehingga menekan pengeluaran anggaran dan untuk jumlah anggaran masih menunggu keputusan dari KPU RI. 

"Kita kan serentak pelaksanaannya, jadi lebih hemat. Tapi kita lihat dulu tahapan yang akan dikeluarkan oleh KPU yang penting dari pemda siap menyelenggarakan Pilkada itu, " jelas Hamka. 

Baca juga: Selamat, 115 CPNS di Bengkulu Tengah Mulai Bulan Depan Sudah Terima Gaji Full

Menurutnya, saat ini Pemprov Bengkulu masih menunggu jadwal tahapan serta laporan dari KPU kabupaten/ kota mengenai pembagian pembiayaan pelaksanaan Pilkada antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota.

Untuk diketahui, skema pembiayaan anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 akan dianggarkan melalui APBD perubahan 2023, anggaran akan disiapkan pada November mendatang. 

"Pilkada itu di November 2024, jadi penyiapan anggaran itu di 1 tahun sebelumnya. Kita siapkan di November 2023, jadi kita bisa masuk ke APBD perubahan, sekarang kita masih menunggu jadwal dari KPU, " tukasnya. 

Ia memastikan Pemprov Bengkulu siap melakukan pembiayaan untuk penyelenggaran Pilkada. Yang mana pada penyelenggaraan Pilkada sebelumnya, pihaknya menganggarkan sebesar Rp 110 miliar, untuk KPU Provinsi Bengkulu.

Selain KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi Bengkulu juga mendapat Rp 50,5 miliar. 

"Kita juga menunggu dari KPU kota kabupaten, untuk sharing antara gubernur bupati. Yang mana saja dibiayai oleh pemprov, mana kabupaten kota. Setelah itu selesai masuk ke kita, dan dibahas bersama. Baru tindaklanjutnya Mou antara Gubernur dan bupati. Jumlah anggaran kita akan melihat bagaimana nanti, sekarang belum bisa kita sebutkan, " tutup Hamka.