Jika PKS Tidak Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, Ketua MK MK: Tidak Mendidik

TRIBUNBENGKULU.COM - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK MK) Jimly Asshiddiqie menyarankan partai pengusung yang kecewa dengan hasil pemilu presiden (pilpres) 2024 untuk mendukung hak angket dugaan kecurangan pemilu.

Jika ada partai pengusung calon presiden (capres) yang kecewa namun tidak mendukung hak angket kecurangan pemilu, menurutnya akan menjadi tontonan jelek.

Oleh karena itu, ia meminta agar partai pendukung paslon 01 dan 02 seperti PKS untuk mendukung hak angket kecurangan pemilu.

Pernyataan tersebut diungkapkan Jimly Asshidique dalam tayangan Kompas TV belum lama ini.

Jimly Asshiddiqie menegaskan, sebaiknya partai-partai pengusung untuk memperjuangkan capres yang mereka dukung.

Jadi jangan ada pihak-pihak lain yang mengganggu, seperti misalnya menawarkan kursi menteri.

"Partai pengusung 01 dan 03 sebaiknya kalau menurut saya jangan dulu diganggu, diiming-iming dikasih jatah kursi enggak usah itu," kata Jimly Asshidique.

"Jadi tontonan jelek transaksionalisme politik. Itu akan menimbulkan kemarahan publik."

Ia mencontohkan PKB sebelumnya, ketika ketua umumnya berada di kubu 02 dengan capres Prabowo Subianto.

"Eh berapa hari kemudian enggak ngomong loncat ke 01, sekarang misalnya balik lagi, eh jangan begitu dong jadi tontonan tidak mendidik."

• Perbandingan Jumlah Massa Pendesak Hak Angket Vs Penolak Hak Angket

Baca juga: Dugaan Kecurangan Pemilu, Ganjar Minta PDIP Gulirkan Hak Angket dan Interpelasi di DPR

Hak angket, bisa menjadi satu di antara cara untuk meredamkan para pendukung yang kecewa lantaran paslon mereka kalah.

Namun, jika partai pengusung malah bergabung ke 02, maka yang ada akan timbul kemarahan yang lebih besar dari para pendukung.

"Maka menurut saya lebih baik biar saja PKB, Nasdem, PKS udah mendukung angket lah."

"Sebab para pendukung 01 yang kecewa itu banyak sekali emosional. Kalau Anda itu pindah belum apa-apa kecewa mereka. Bagaimana mengatasi rasa kecewanya, dari bakar ban, bakar mobil, picu ekskalasi."

Hal serupa juga berlaku untuk pendukung 03 mulai dari partai pengusung hingga pendukung.

"Nah PDIP sama PPP menurut saya sudah biar saja, Anda itu harus bertanggung jawab ngemong pendukung Anda yang lagi marah," ujar Jimly Asshiddiqie.

"Jadi enggak papa dukung aja angket toh ujung-ujungnya sudah kelihatan tuh."

Diberitakan sebelumnya, pengguliran hak angket memang harus digulirkan agar meredam amarah pendukung yang kalah.

Agar supaya kekecewaan mereka tersalurkan melalui sidang resmi bukan lagi kemarahan seperti yang terjadi di jalanan.

Baca juga: DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu

"Proses hukum ini jalani saja tapi proses politik ini enggak usah dihalangi juga, biar saja karena ini kan menyalurkan kekecewaan melalui ruang sidang forum politik di DPR, forum hukum di Bawaslu dan MK," ujar Jimly Asshiddiqie.

"Memindahkan kemarahan dari jalanan bakar ban ke ruang sidang. Ini harus disadari."

Mantan Ketua MK ini lalu mengomentari pernyataan dua pengamat hukum yakni Yusril Ihza Mahendra dan Mahfud MD.

"Makanya saya ditanya ya bagus biarin saja, jadi enggak usah Pak Yusril enggak bisa gitu."

"Atau Mahfud MD bikin statement ini bisa pemakzulan, ya sudah dia kan cawapres jangan jadi pengamat lagi."

Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD yang saat ini masih berstatus sebagai calon wakil presiden tetap harus bertanggung jawab mengawal pemilu hingga penghitungan selesai.

"Atau dia (Mahfud MD) bilang pokoknya saya tidak mau ikut campur ini urusan partai bukan urusan paslon," jelasnya.

"Jangan begitu juga, masa sudah paslon presnya yang inisiatif didukung partai pengusung, dia lepas tangan kan jelek juga." (**)

Artikel ini telah tayang di Tribun Medan dengan judul "Jimly Asshiddiqie Minta Partai Pendukung 01 Dukung Hak Angket: PDIP Biar Aja,Ujungnya Udah Kelihatan."