Hacker Ikut Tolak RUU Pilkada, Puluhan Situs Milik Pemerintah Diretas, Pasang "Peringatan Darurat"

TRIUNBENGKULU.COM - Gelombang penolakan terhadap Revisi Undang Undang (RUU) Pilkada terus bermunculan. Terbaru, sejumlah hacker meretas puluhan website milik pemerintah, TNI, Polri hingga website KPU.

Salah satu situs yang dilaporkan telah diretas adalah laman resmi humas.polri.go.id. Pantauan TribunBengkulu.com situs tersebut kini sudah tidak bisa diakses.

Lalu, ada pula situs https://kab-lampungtimur.kpu.go.id/ milik KPU Kabupaten Lampung Timur. Saat ini website tersebut menampilkan latar biru dengan lambang garuda dengan judul "Peringatan Darurat".

Kemudian, dibawahnya tertulis kutipan kata-kata Bung Karno. "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri"

DAN HARI INI KITA SELURUH RAKYAT INDONESIA

TURUN BERSAMA UNTUK MELAWAN KETIDAKADILAN

"BERSATU KITA TEGUH, BERPECAH KITA RUNTUH, ATAU KITA AKAN KEHILANGAN NEGERI INI SELAMANYA!"

#KawalPutusanMK

Kemudian, ada pula portal Informasi Indonesia dengan alamat web (URL) indonesia.go.id. Pantauan TribunBengkulu.com, situs tersebut kini sudah tidak bisa diakses. 

Kami mencoba menilik kembali tampilan situs Indonesia.go.id saat diretas arsip web Wayback Machine. 

Saat diretas, situs Indonesia.go.id menampilkan halaman berwarna hitam yang diiringi dengan instrumental lagu Wajib Nasional "Gugur Bunga". Terapat tulisan "Stamped by" (dicap oleh) bewarna putih, dan "Indonesian Peoples" (orang Indonesia) bewarna merah. 

Tulisan itu tepat berada di atas poster "Peringatan Darurat" bergambar Burung Garuda dengan latar belakang berwarna biru. 

Belakangan, poster Burung Garuda berlatar biru ini memang bersliweran di media sosial, dan dianggap sebagai bentuk perlawanan masyarakat, usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana mengesahkan RUU Pilkada 2024 untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait syarat pencalonan kepala daerah. 

Setelah Unjuk Rasa di Berbagai Daerah, Akankah DPR Hentikan Revisi UU Pilkada? Artikel Kompas.id Di bawah poster, terdapat tulisan "For Indonesian Government" (untuk pemerintah Indonesia). 

Terdapat juga keterangan bertuliskan "Katanya demokrasi tapi kok banyak nyalonin keluarga sendiri, itu demokrasi apa politik dinasti. Jangan matikan keadilan, IKN dibuat calon pekerja dibuang, tolak dinasti politik Jokowi #Kawal_Keputusan_MK." 

Di bawahnya, terdapat daftar username yang mencakup Mr.Vangke, Dimax66, LittleKurova, dan lain-lain. Username ini kemungkinan merujuk pada hacker yang meretas situs Indonesia.go.id. 

Terakhir, ada tulisan berbunyi "Keadilan Rakyat Kecil." Situs Indonesia.go.id bukan satu-satunya yang diretas para hacker. 

Ada puluhan situs lainnya yang disebut telah diretas. Daftar situs yang diretas, dibagikan di grup Indonesia Hacker People pada aplikasi perpesanan instan Telegram. 

Alamat tersebut juga dibagikan di situs hackmck.pages.dv, yang menampilkan halaman hitam diikuti barisan tautan berwarna merah.

Dalam situs tersebut, dijelaskan bahwa Indonesian Hacker People turut prihatin atas bangsa Indonesia. Oleh karenanya, mereka meretas sejumlah situs pemerintah untuk menyampaikan aspirasi berbentuk mural online. 

Situs-situs yang diretas mencakup kejaksaan.go.id, dprd.mojokertokota.go.id, ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/cache/, dan masih banyak lagi. 

Setiap situs ini menampilkan halaman yang berbeda dibanding Indonesia.go.id, tetapi intinya tetap sama, yakni untuk menunjukkan perlawanan masyarakat secara online. 

Sebagai contoh, situs dprd.mojokertokota.go.id menampilkan halaman berwarna hitam dengan tulisan "Touched by Rakyat Indonesia". 

Di bawahnya, terdapat poster berwarna abu-abu yang dibubuhi teks "Tidak semua keinginan anak harus dipenuhi orang tua. Tidak pula ambisi orang tua harus diikuti anak. Ajarkan anak untuk merasa cukup. Ingatkan pula agar anak memiliki rasa malu ketika mengambil sesuatu di luar batas norma dan etika." 

Teks lainnya yang tercantum di situs tersebut mencakup "For Indonesian Government" (Untuk pemerintah Indonesia), "I Am Indonesia" (Saya adalah Indonesia), dan "Keadilan Rakyat Kecil."

Sementara itu, situs ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/cache/ memutar latar belakang video dari acara televisi Mata Najwa. 

Video ini juga menampilkan poster "Peringatan Darurat", dan deskripsi yang mengatakan bahwa keputusan DPR ini merupakan pembangkangan konstitusi. 

Ada pula tulisan "AnonSec Team", "Hacked by Oranggilee" (Diretas oleh Oranggilee), "RIP Keadilan" (Beristirahat dengan tenang, Keadilan), dan "#TolakPolitikDinastiJokowi." 

Perlu dicatat bahwa situs-situs di atas diklaim bukan diretas oleh kelompok, tetapi perorangan. Beberapa situs tersebut masih diretas, tetapi ada juga yang sudah dipulihkan. 

Penjelasan Kemenkominfo

Dilansir dari KompasTekno, yang telah menghubungi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk meminta tanggapan. Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Prabu Revolusi, laman indonesia.go.id memang dalam perbaikan. 

"Indonesia.go.id dlm catatan kami memang sedang dalam maintenance (perbaikan)," kata Prabu via pesan singkat kepada KompasTekno. 

Ia tidak menjelaskan lebih lanjut apakah perbaikan dilakukan karena sempat mengalami peretasan atau masalah lain. 

Sebelumnya, akun e-mail DPR RI juga diduga telah diretas.

 Akun dengan alamat e-mail dprnow@dpr.go.id itu kabarnya diretas setelah sejumlah media massa menerima e-mail yang dikirimkan oleh admin e-mail tersebut. 

E-mail tersebut diketahui memuat kritik yang mendesak pembatalan aturan DPR. 

"DPR RI diretas. E-mail darurat untuk rakyat Indonesia,” bunyi pesan dalam e-mail tersebut, Kamis (22/8/2024). 

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengatakan, akun email dprnow@dpr.go.id tidak diretas, tetapi disalahgunakan oleh orang dalam. E-mail itu disalahgunakan oknum pada Kamis (22/8/2024) pukul 10.26 WIB pagi. 

"Dapat kami sampaikan, Kesetjenan sudah menonaktifkan akun tersebut dan melakukan investigasi," ujarnya ketika ditanya Kompas.com pada Kamis. 

Setjen DPR pun bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menangani masalah ini. 

Indra mengatakan bahwa akun e-mail dprnow@dpr.go.id itu dulu pernah digunakan oleh vendor DPR yang bertindak sebagai adminnya. 

Dugaannya, ada admin yang login ke dalam akun e-mail tersebut. 

"Akun dprnow ini dulu digunakan oleh vendor sebagai adminnya. Berjalan dengan waktu sistem dprnow ini tidak lagi digunakan," kata Indra. 

"Kemungkinan yang bisa login ke akun tersebut adalah admin-admin yang dulu menjadi admin dprnow," imbuhnya. 

DPR diprotes Adapun protes masyarakat dipicu oleh tindakan DPR RI yang dianggap inkonstitusional, lantaran mendadak menggelar rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Rabu (21/8/2024) kemarin. 

Rapat tersebut membahas revisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang (UU) Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2024. 

Pada intinya, revisi ini menganulir putusan MK terkait ambang batas pencalonan Pilkada hingga syarat usia calon kepala daerah. 

Adapun keputusan tersebut dianggap membuka peluang bagi Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi untuk maju dalam Pilkada Jawa Tengah 2024.