Kamis, 30 April 2026

Polemik PPP Bengkulu

Polemik Kepengurusan PPP Provinsi Bengkulu Berlanjut, Sejumlah Kader Orasi di Kantor DPW

Polemik kepengurusan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Bengkulu masih berlanjut.

Tayang:
Penulis: Beta Misutra | Editor: Yunike Karolina
Beta Misutra/TribunBengkulu.com
Sejumlah kader gabungan dari PH DPW, Dewan Majelis Pakar, Dewan Majelis Pertimbangan, Bakom Partai GPK, WPP dan simpatisan PPP mendatangi kantor DPW PPP di Kota Bengkulu, Jumat (22/11/2024). Polemik kepengurusan DPW PPP berlanjut. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Beta Misutra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Polemik kepengurusan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Bengkulu masih berlanjut.

Sejumlah kader yang mengaku bahwa mereka gabungan dari PH DPW, Dewan Majelis Pakar, Dewan Majelis Pertimbangan, Bakom Partai GPK, WPP dan simpatisan PPP mendatangi kantor DPW PPP di Kota Bengkulu, Jumat (22/11/2024).

Kedatangan mereka adalah dalam rangka pelaksanaan orasi damai, yang mereka sebut sebagai misi penyelamatan PPP.

Dari spanduk yang mereka bawa, mereka menuliskan mosi tidak percaya terhadap ketua dan sekretaris DPW PPP Provinsi Bengkulu saat ini.

"Kegiatan pada hari ini adalah terkait persoalan bahwa di tubuh PPP saat ini muncul ketidak percayaan atau mosi tidak percaya atas kepemimpinan Ketua dan Sekretaris wilayah PPP Provinsi Bengkulu," ungkap Wakil Ketua DPW PPP Bengkulu Heri Ifzan, Jumat (22/11/2024).

Mosi tidak percaya terhadap ketua dan sekretaris DPW PPP muncul dikarenakan ada beberapa hal yang menurut kader yang hadir hari ini tidak sesuai dengan mereka.

Di antaranya mereka menganggap tidak ada transparasi yang dilakukan keduanya terutama terkait dengan permasalahan keuangan.

Selain itu ada juga pemberhentian kader PPP yang menurut mereka tanpa melalui mekanisme rapat, dan langsung keluarnya SK baru.

Seharusnya menurut kader yang melakukan orasi damai hari ini, pemberhentian kader tidak dilakukan sepihak saja tanpa sepengetahuan Dewan Majelis Pakar dan Dewan Majelis Pertimbangan.

Setiap pemberhentian kader harus memiliki dasar, serta melalui rapat tertulis yang diagendakan dengan jelas.

"Apa yang dilakukan oleh sekretaris dan ketua ini merupakan pelanggaran AD ART. Sehingga menyebabkan pada hari ini kawan-kawan datang ke sini," kata Heri.

Heri juga menyebutkan sebelum menggelar orasi damai pada hari ini, terkait penyampaian mosi tidak percaya tersebut juga sudah mereka sampaikan ke DPP PPP di Jakarta.

"Intinya kami berharap DPP segera memberikan tindakan tegas terhadap kepemimpinan ketua dan sekreyaris DPW PPP Provinsi Bengkulu," ujar Heri.

Baca juga: Respon Lima Paslon Walikota Bengkulu soal Elektabilitas Hasil Survei MSCI Jelang Pilwakot 2024

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved