DPRD Bengkulu Utara Bahas 17 Raperda di 2025, Soal Bantuan Hukum-Pengakuan Masyarakat Adat Enggano

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, M. Bima Kurniawan  

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU UTARA - Sebanyak 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DPRD Bengkulu Utara pada tahun 2025 

Hal itu diungkapkan, Sekretaris DPRD Bengkulu Utara Eka Hendriyadi, Senin (6/1/2025)

Ia mengatakan, untuk jadwal sidang pertama akan membahas Raperda soal bantuan hukum untuk masyarakat miskin. 

"Ada 17 raperda yang telah disetujui Propemperda. Ada yang baru, ada pula Raperda tahun 2023 dan 2024 yang selesai dan ada juga yang belum selesai," ungkap Eka kepada TribunBengkulu.com.

Baca juga: DBH Sawit Rp 4,3 Miliar Bakal Bangun Jalan dan Penunjang Produksi Pertanian di Bengkulu Utara

Adapun raperda tahun 2023 dan 2024 yang belum selesai dan masuk dalam propemperda 2025 yakni raperda penyelenggaraan penanaman modal dan izin berusaha, raperda fasilitas penyelenggara pesantren. 

Lalu raperda penyelengaraan kearsipan, raperda perlindungan hak penyandang disabilitas, raperda penyelengaraan ketenagakerjaan. 

Kemudian Raperda RTRW, raperda rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman serta raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Enggano. 

Salah satu perda yang telah diselesaikan yakni perubahan nomenklatur Baperrida.

Selanjutnya untuk masa sidang pertama di tahun 2025 akan membahas raperda terkait bantuan hukum masyarakat miskin. 

"Sidang pertama itu direncanakan pertengahan Januari atau awal Februari 2025," ucap Eka. 

Ia menambahkan, ini  merupakan tugas bidang legislatif untuk menyelesaikan raperda Bengkulu Utara di tahun 2025.