Pemprov Masih Berutang Rp 4 Miliar Sisa DBH ke Pemkot Bengkulu

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Aghisty Firan Marenza 

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu, sebut Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi telah sebagian direalisasikan untuk Triwulan 1 (TW1) dan Triwulan 2 (TW2), namun masih terdapat sisa sekitar Rp 4 miliar yang belum dibayarkan. 

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu, Yudi Susanda, Senin (13/1/2025).

"Kita (Pemkot Bengkulu) masih menunggu sekitar Rp 4 miliar yang belum direalisasikan. Kami terus berkomunikasi dengan pihak Provinsi untuk mempercepat proses ini," kata Yudi Susanda.

Dikatakan Yudi, yang sudah terealisasikan kurang lebih 11 Miliar. Selain itu, untuk Triwulan 3 (TW3) Surat Keputusan (SK) sudah diterbitkan namun fisiknya belum diterima.

"Untuk TW3, infonya SK Gubernurnya sudah keluar. Tapi kita belum menerima fisiknya, proses ini akan dicatat sebagai pemasukan bagi Kota Bengkulu," ucap Yudi, Senin (13/1/2025).

Sementara untuk TW4, meskipun belum ada SK, Provinsi telah memberikan komitmen untuk membayar kewajiban tersebut. 

Menurutnya, masih belum jelas apakah pembayaran akan dilakukan sekaligus atau bertahap.

Baca juga: Pemkab Lebong Desak Pemprov Bengkulu Segera Bayarkan Sisa DBH 2024 Sekitar Rp 20 Miliar

Baca juga: Kontraktor di Bengkulu Tengah Gigit Jari, Ngeluh Kehabisan Modal Imbas DBH Tak Kunjung Cair

Dalam hal pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG), Yudi menyebutkan  tidak ada berpengaruh pada DBH.

"Untuk DBH provinsi ini, tidak ad pengaruhnya pada pembayaran TPG karena TPG itu langsung ditransfer dari pusat ke rekening kita. Kalau DBH Provinsi ini kan, bagian dari pendapatan kita yang lain," pungkas Yudi.

Disisi lain, terkait tertundanya, anggaran TPG meskipun dana tersedia namun terkendala oleh anggaran yang tidak mencukupi untuk membayar secara penuh. 

"Kami memahami pentingnya pembayaran TPG bagi para guru, namun kami harus menghadapi keterbatasan anggaran. Kami terus berupaya mencari solusi terbaik untuk memenuhi kewajiban ini," ujarnya.

Ia menambahkan, pembayaran TPG Guru dikarenakan masalah anggaran, pihaknya masih menunggu kejelasan mengenai mekanisme pembayaran yang akan dilakukan. 

"Jadi kalau anggaran kurang, kita nggak mungkin bayar sebagian. Walaupun uangnya ada, angka anggarannya harus ada. Jadi secepatnya kita akan bayar itu, TPG Guru," tutup Yudi Susanda.