Ini Kriteria dan Harga Patokan Bulog Bengkulu Utara Serap Gabah dan Beras Petani

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, M. Bima Kurniawan  

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU UTARA - Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap gabah kering dinaikan pemerintah.

Harga gabah kering yang akan diserap pemerintah naik menjadi Rp 6.500 per kilogram dari Rp 6.000.

Pemerintah juga berkomitmen untuk menyerap seluruh hasil produksi gabah dari petani.

Mengenai komitmen penyerapan gabah dan beras petani, Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara Henopi mengatakan, saat ini memasuki tahap sosialisasi ke petani dan kelompok tani Bengkulu Utara.

Berdasarkan aturan terbitnya keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI No 2 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras, bulog akan melaksanakan penyerapan gabah dan beras produksi dalam negeri sepanjang tahun 2025.  

"Ya untuk sosialisasinya dimulai hari ini Rabu (15/1/2025) kepada kelompok tani dan petani padi di Bengkulu Utara," kata Henopi. 

Sosialisasi tersebut berbentuk pemberian informasi mengenai sejumlah kriteria harga beli gabah dan beras oleh bulog. 

Kriteria tersebut terbagi dari Gabah Kering Panen (GKP) di petani dan  Gabah Kering Panen (GKP) di penggilingan dengan batas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen. 

Sedangkan Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan dan Gabah Kering Giling (GKG) di Gudang Bulog dengan batas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen.

"Untuk GKP di petani Rp 6.500/kg, GKP di penggilingan Rp 6.700/kg, GKG di pengilingan Rp 8.000/kg dan GKG di gudang bulog Rp 8.200/kg," beber Henopi. 

Selain itu untuk serapan beras di Gudang Bulog dengan kualitas derajat sosoh minimal 100 persen, kadar air maksimal 14 persen, butir patah maksimal 25 persen dan butir menir maksimal 2 persen dengan harga pembelian pemerintah sebesar Rp 12.000 per kilogramnya. 

Kemudian untuk pembelian gabah dan beras dengan harga tersebut mengunakan sistem antar dan jemput langsung ke lokasi. 

"Biasanya ada yang dijemput dan ada juga yang ngantar ke gudang, kalau masuk ketentuan standar penerimaan pemerintah diterima kalau tidak masuk standar ditolak," ungkap Henopi. 

Terkait jumlah serapan beras berdasarkan program pemerintah menuju swasembada pangan, taget penyerapan beras dalam negeri meningkat menjadi 3 juta ton tahun 2025.