Idulfitri Muhammadiyah 2025 Jatuh pada 31 Maret, Puasa Genap 30 Hari Sama dengan Pemerintah

KHGT dianggap sebagai solusi untuk menyatukan sistem kalender Islam global. 

Saat ini, umat Islam yang telah lebih dari 1.400 tahun menggunakan kalender Hijriah masih belum memiliki sistem yang benar-benar seragam.

Padahal, Al-Qur’an dalam QS. Al-Anbiya (21:92) dan QS. Al-Mu’minun (23:52) menegaskan bahwa umat Islam adalah umat yang satu. 

Sebagai umat yang satu, idealnya sistem kalender yang digunakan juga satu.

Selain itu, KHGT dapat memastikan bahwa hari-hari penting dalam Islam—seperti Idulfitri, Iduladha, dan puasa Arafah—ditetapkan secara seragam di seluruh dunia. 

Dengan begitu, umat Islam tidak lagi mengalami perbedaan waktu dalam pelaksanaan ibadah yang bersifat lintas kawasan.

Muhammadiyah dan KHGT

Muhammadiyah telah secara resmi mengadopsi KHGT dalam sistem penanggalannya. 

Dalam Muktamar Ke-47 di Makassar tahun 2015, Muhammadiyah memutuskan untuk mendorong penyatuan kalender Hijriah global.

Keputusan ini kembali ditegaskan dalam Risalah Islam Berkemajuan, di mana Muhammadiyah berkomitmen untuk memperjuangkan sistem kalender Islam global yang unifikatif guna menyatukan hari-hari besar Islam di seluruh dunia.

Sidang Isbat Pemerintah

Sidang isbat penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah digelar hari ini, Sabtu, 29 Maret 2025, di Kantor Pusat Kementerian Agama (Kemenag) RI, Jakarta.

Sidang ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Abu Rokhmad dan dihadiri oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi masyarakat (ormas) Islam, serta para ahli falak.

Selain itu, sejumlah instansi terkait seperti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turut hadir dalam sidang tersebut.

Metode Penentuan 1 Syawal 1446 H

Sidang isbat ini bertujuan untuk menentukan awal Syawal 1446 H dengan menggunakan dua metode, yaitu hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal). Penetapan ini mengacu pada Fatwa MUI No. 2/2024.