Bukan Prabowo atau Purnawirawan TNI yang Bisa Lengserkan Gibran dari Jabatan Wapres, Lantas Siapa?

TRIBUNBENGKULU.COM - Bukan Prabowo atau Purnawirawan TNI yang bisa lengserkan Gibran dari jabatan sebagai Wakil Presiden RI, lantas siapa? 

Kata sang politikus ada sosok kunci yang bisa menggugah Gibran secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya saat ini.

Analisa itu diungkap sang politikus guna menanggapi polemik yang timbul dari desakan forum Purnawirawan TNI dan Polri agar Gibran dimakzulkan.

Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pemakzulan Gibran itu terdiri dari sejumlah tokoh yaitu diajukan oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Sosok penting yang menandatangani usulan agar Gibran terdiri dari Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, dan Panglima Angkatan Bersenjata RI (ABRI) tahun 1988-1993 yaitu Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Menanggapi usulan dari forum purnawirawan tersebut belakangan ditanggapi oleh Arief Poyuono.

Aktivis senior sekaligus mantan Waketum Partai Gerindra itu menyebut bahwa purnawirawan salah strategi jika meminta Gibran dicopot kepada Prabowo.

"Salahnya Purnawirawan ini meminta pergantian Gibrannya itu kepada Prabowo. Salahnya salah kamar, masuknya ke Prabowo, meminta pelengserannya Gibran," ungkap Arief Poyuono, dikutip TribunnewsBogor.com dari tayangan youtube inews tv, Rabu (7/5/2025).

Sebab kata Arief, Prabowo tak punya kuasa untuk mencopot Gibran.

Lagipula diungkap Arief, tidak pernah ada sejarahnya di Indonesia wakil presiden dimakzulkan.

Namun dulu pernah ada wakil presiden yang menggantikan presiden.

"Enggak ada sejarahnya wakil presiden dilengserin di Indonesia, yang ada presiden dilengserin. Ada enggak kita punya wapres dilengserin? kalau wakil presiden jadi presiden ada sejarahnya, ibu Mega, Pak Habibie," pungkas Arief Poyuono.

"Yang mundur ada, Hatta," timpal pegiat media sosial Said Didu.

"Tapi kalau presiden dilengserin ada, empat orang udah dilengserin," ujar Arief lagi.

Kendati demikian, Arief menyebut satu nama yang dipastikan bisa membuat Gibran mundur dari jabatan wapres.

Sosok tersebut kata Arief punya kuasa lebih kuat daripada Prabowo atau Purnawirawan.

Sosok yang dimaksud adalah Jokowi, ayah Gibran.

"Katanya melengserkan Gibran ini sudah kepentingan dan keperluan bangsa Indonesia? ya kalau sudah begini otomatis saya mau minta tolong ke bapaknya Gibran alias Jokowi supaya legowo meminta Gibran mau mundur," ungkap Arief Poyuono.

Karenanya, saat melihat Purnawirawan meminta kepada Prabowo untuk mencopot Gibran, Arief terheran-heran.

Sebab kata Arief, Prabowo tak punya kekuatan politik yang mumpuni untuk melengserkan Gibran.

"Kalau mintanya ke Prabowo, enggak mungkin. Sekuat apa Prabowo? sekuat apa politik Prabowo di Indonesia untuk melengserkan Gibran? ya enggak punya kekuatan, orang sama-sama eksekutif, dia bukan MPR," imbuh Arief Poyuono.

Lagipula kata Arief, Jokowi masih punya kekuatan besar di negeri ini meskipun tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Hal itulah yang memungkinkan Jokowi mempengaruhi Gibran untuk mundur dari jabatan politik.

"Kita enggak bisa bohong ya bahwa pak Jokowi itu masih sangat kuat politiknya di Indonesia," ucap Arief.

Mendengar pernyataan Arief, pengamat politik Ray Rangkuti menimpalinya.

Kata Ray, pengaruh Jokowi guna meminta Gibran mundur dari jabatan hanya sebatas hubungan ayah dan anak saja, tidak ada kaitannya dengan politik.

Menyimak ucapan Ray tersebut, Arief Poyuono pun sepakat.

"Kalau Pak Jokowi ke Gibran itu hubungannya ayah dan anak, ayah meminta anak supaya mundur saja, kan itu enggak ada yang bisa membatasi itu, enggak ada kaitan politik?" imbuh Ray Rangkuti.

"Enggak ada, enggak ada, enggak ada kepentingan politik," timpal Arief.

Lebih lanjut, Arief juga menyebut Gibran sebenarnya masih bisa mencalonkan diri untuk Pilpres mendatang.

Karenanya jika Gibran mundur dari jabatan wapres pun tidak akan ada masalah.

"Gibran ini masih muda, masih punya kesempatan terus untuk bisa nyalon lagi jadi presiden. Kalau mintanya ke Prabowo enggak mungkin. Kata bung Ray kan hubungan bapak dan anak, menasehati 'enggak usah le, kowe mundur wae'," kata Arief.

Sementara itu, terkait desakan para purnawirawan agar Gibran mundur, Eks Komandan Korps Marinir Letjen TNI (Purn) Suharto mengurai tujuannya.

Diungkap Suharto, ia dan para purnawirawan punya tujuan mulia kenapa meminta Gibran untuk dilengserkan.

"Kami usulkan dia (Gibran) untuk dilengserkan karena kami sayang dengan Prabowo. Saya ikut mendirikan Gerindra, saya bawa 26 pati dan kolonel untuk memenangkan Gerindra untuk bisa Gerindra duduk di Senayan, tidak untuk Gibran, tidak. Gibran jangan sangat jauh, dengan anak saya tua anak saya. Katanya punya ijazah di UTS, anak saya S2 di UTS, coba cari ada enggak nama itu (Gibran), tidak ada," ungkap Letjen TNI (Purn) Suharto.

"Saya inginnya Prabowo silahkan jadi presiden, dia adek saya, dia 5 letting di bawah saya, saya masuk Akabri tahun 65, mungkin keluarga itu belum buat melitur kayu atau segala macam, saya sudah mengabdi 34 tahun mengabdi di ABRI, enggak mengharapkan apa-apa, cuma mengharapkan supaya kembali ke rel," sambungnya.

Purnawirawan TNI Desak Pemakzulan Gibran 

Purnawirawan TNI mendesak pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 

Sebelumnya pencopotan Gibran telah disampaikan dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Tokoh masyarakat Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (17/4/2025).

Dalam dokumen yang tersebar di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut di antaranya, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, hingga Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Para purnawirawan TNI mengemukakan delapan tuntutan politik, salah satunya adalah pergantian Gibran.

Mereka beralasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karena itu, mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Mengingat usulan mereka tak kunjung ditanggapi, sejumlah purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden RI.

Eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Mayjen (Purn) Soenarko menyampaikan bahwa usulan pemakzulan Gibran sudah dibahas sejak akhir 2024.

Soenarko pun menjelaskan, mengapa desakan pencopotan Gibran baru terungkap sekarang.

Menurutnya, para purnawirawan TNI sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo - Gibran dilantik.

Hal ini dia sampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Diskursus Net, Jumat (2/5/2025) kemarin.

"Memang purnawirawan baru kemarin, tapi sebetulnya secara tertutup kita sudah sejak awal dan kita juga tahu, banyak pihak yang sudah mendiskusikan, memprotes tentang wakil presiden Gibran," kata Soenarko.

"Bahkan pernyataan itu sudah dimulai sejak akhir 2024 yang kira-kira berarti baru beberapa bulan pasangan Prabowo Gibran itu duduk," tambahnya.

Gibran Dinilai Tak Penuhi Kualitas

Kemudian, Soenarko mengungkap ada alasan mengapa para purnawirawan TNI ingin Gibran dimakzulkan.

Kata dia, para purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara.

"Setelah enam bulan, kita melihat lagi kualitas Gibran ini meragukan untuk bisa memimpin bangsa besar sebesar ini," ujar Soenarko.

"Kita kalau nggak buru-buru bersuara menyampaikan masukan kepada presiden biar didengar oleh pemerintah," paparnya.

Sehingga, mereka berjaga-jaga agar Indonesia memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika sewaktu-waktu presiden berhalangan melaksanakan tugasnya.

Oleh karena itu, menurut Soenarko, para purnawirawan TNI berniat baik memberi masukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengganti wakil presiden RI.

"Kita ini manusia kapan saja bisa dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kapan saja kita bisa sakit. Nah, kita mengkhawatirkan kalau nanti Presiden Prabowo berhalangan, yang kemudian tugas-tugas pemerintahan ditangani oleh Gibran," tambahnya.

"Sudah nggak memenuhi persyaratan dari sisi intelektualitas, karakter, di sisi hukum, di sisi moral," kata Soenarko.

"Karena itu dengan niat baik, dengan niat tulus, kita nggak punya apa-apa. memberi masukan kepada presiden, karena kita enggak bisa masuk untuk memberikan masukan secara tertutup," tandasnya.

Menanggapi perkara pencopotan Gibran, pakar hukum tata negara turut angkat bicara.