Program 100 Hari Kerja Gubernur Jambi Al Haris, Tegaskan  Serius Urus PI 10 Persen Dari Sektor Migas

TRIBUNBENGKULU.COM - Program 100 hari kerja Gubernur Jambi Al Haris, tegaskan serius urus Participating Interest (PI) 10 persen dari sektor minyak dan gas (migas) di Jambi. 

Gubernur Jambi Al Haris menegaskan, Pemprov Jambi sangat serius mengurus persoalan ini, namun tetap harus hati-hati agar tidak menyalahi aturan.

"Kita sangat serius mendapatkan PI ini, karena ini hak daerah untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Tapi kita juga harus sesuai prosedur, tidak bisa gegabah," kata Al Haris. 

Al Haris memastikan, di masa kepemimpinannya, Jambi belum terlambat dalam mengurus PI 10 persen. 

Ia membandingkan dengan daerah lain, seperti Jawa Barat dan Riau yang juga memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan proses serupa.

"Saya mulai pelajari soal PI ini sejak dilantik pada 2021. Bahkan pada 2022, kita belajar dari pengalaman Jawa Barat. Jadi, kalau dilihat, kita tidak terlambat," ujarnya.

Baca juga: Rekam Jejak-Kekayaan Al Haris Gubernur Jambi Dilantik Prabowo 20 Februari, Awali Karir Sebagai Lurah

Menurut Al Haris, proses administrasi telah berjalan dengan baik. 

Pemprov Jambi saat ini tinggal menunggu persetujuan dari PetroChina pusat di Tiongkok. 

Surat persetujuan penawaran PI sudah dibuat oleh PetroChina sejak Maret 2023, dan saat ini tinggal menunggu finalisasi dari BUMN China tersebut.

"Dari dalam negeri, SKK Migas dan Kementerian ESDM sudah menyurati PetroChina. Kita tinggal menunggu respons," jelasnya.

Al Haris juga mengapresiasi dukungan para anggota legislatif, baik dari tingkat provinsi maupun DPR RI, dalam memperjuangkan PI 10 persen ini. 

Ia menilai kolaborasi eksekutif dan legislatif sangat penting untuk mendorong percepatan.

"Kolaborasi ini penting untuk kemajuan Jambi. Kita sama-sama berjuang agar PAD Jambi bertambah dari sektor migas," katanya.

Al Haris mengungkapkan bahwa Presiden PetroChina dijadwalkan akan berkunjung ke Jambi pada 29 April 2025. 

Kunjungan ini diharapkan membawa kabar baik terkait penyelesaian PI 10 persen.

"Semoga ada berita baik nanti. Semua proses dalam negeri sudah selesai, tinggal menunggu respon dari pusat PetroChina," ujar Al Haris.

Gubernur Al Haris optimis PI 10 persen ini bisa didapatkan tahun 2025, sejalan dengan visi-misinya untuk membangun Jambi lebih baik.

"Apapun yang berkaitan dengan kemajuan Jambi, saya pasti serius. Insya Allah, tahun ini PI bisa kita raih," tegas Al Haris.

Paparkan di Komisi II DPR RI

Al Haris memaparkan potensi besar yang dimiliki Provinsi Jambi, khususnya di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

Tata kelola pemerintahan di daerah berjalan cukup baik, terdapat kendala dalam hal kewenangan, terutama terkait sektor minerba.

“Kami di Jambi melihat tata kelola di pemerintah daerah cukup baik, hanya saja ada beberapa regulasi yang secara kewenangan tidak melibatkan peran Gubernur, contohnya di undang-undang minerba,” ujar Gubernur Al Haris di Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (28/4/25).

Menurutnya, lahan tambang di Jambi cukup luas dan memiliki potensi pendapatan yang besar. 

Namun, seluruh regulasi dan pengelolaan sektor tersebut berada di tangan pemerintah pusat, sehingga peran pemerintah provinsi menjadi sangat terbatas. 

Akibatnya, Jambi tidak dapat secara langsung mengelola pendapatan dari sektor tambang tersebut, dan pengawasan di tingkat daerah pun menjadi lemah.

Orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut berharap ke depan ada evaluasi terhadap regulasi yang ada, sehingga pemerintah daerah, khususnya gubernur, dapat diberikan kewenangan untuk turut mengatur dan mengawasi aktivitas pertambangan di wilayah masing-masing. 
 
“Kami di Jambi memiliki lahan tambang yang cukup banyak, namun regulasinya diatur penuh oleh pemerintah pusat, sehingga Gubernur tidak memiliki peran dalam pengelolaan maupun pengawasan,” ungkap Gubernur Al Haris.

Ia juga menyoroti persoalan reklamasi pasca tambang yang dinilai tidak terawasi dengan baik.

Gubernur Al Haris berharap kedepan terdapat perubahan dalam Undang-Undang Minerba yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan sektor pertambangan.

“Setidaknya perusahaan tambang bisa lebih menghormati pemerintah daerah,” tambahnya.

Ingat lagi Visi Misi Al Haris-Abdullah Sani

Visi misi serta program prioritas Al Haris-Abdullah Sani gubernur dan wakil gubernur Jambi.

Dalam Pilkada 2024, Al Haris berpasangan dengan Abdullah Sani.

Paslon nomor urut 2, Al Haris - Abdullah Sani mengalahkan paslon nomor urut 1, Romi Hariyanto - Sudirman yang memperoleh 698.256 suara.

Kembali terpilih untuk menjadi orang nomor satu di provinsi Jambi, Al Haris  menyampaikan visi misi serta program kerja saatkampanye pilkada 2024 lalu.

Lantas seperti apa Visi Misi hingga Program kerja Al Haris-Abdullah Sani?

Dikutip dari laman KPU, Visi-misi ini adalah salah satu dokumen wajib yang menjadi syarat pendaftaran paslon untuk mengikuti Pilkada Gubernur Jambi 2024. 

Dari publikasi syarat berkas pendaftaran paslon, sejumlah visi-misi telah dijabarkan sebagai janji-janji jika mereka memimpin Provinsi Jambi lima tahun ke depan.

Al Haris mengusung Visi mewujudkan Jambi yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWTa atau disingkat Jambi Mantap berdayasaing dan berlanjutan 2024-2029.

Visi tersebut selaras dengan RPJMN dan visi misi Presiden Prabowo Gibran yakni dengan Asta Cita.

Visi pertama memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu dengan menerapkan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efesiaen.

Misi kedua memantapkan daya saing daerah dan produktivitas bidang pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata.

Misi ketiga memantapkan kualitas sumberdaya Manusia, dengan program prioritas 12 pas.

Berikut 12 program baru Al Haris-Sani:

1. Reformasi birokrasi

2. Pengembangan kawasan dan infrastruktur sektor pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata, (Fokus Ujung Jabung, KCBN Muara Jambi, KSPN Danau Kerinci dan Geopark Merangin).

3. Pengembangan wilayah strategis SENTUSA (Sengeti-Tungkal-Sabak) sebagai kawasan cepat tumbuh.

4. Penguatan sistem kesehatan primer dan peningkatan kualitas pendidikan.

5. Digitalisasi pelayanan publik.

6. Pengembangan ekosistem start up, inovasi teknologi dan transformasi digital produk UMKM dan koperasi.

7. Fasilitasi percepatan ketahanan energi mendukung kawasan strategis.

8. Pro Jambi (Program Memajukan Jambi).

9. Peningkatan kapasitas fisikal daerah.

10. Peningkatan produktivitas lahan pertanian mendukung lumbung pangan desa dan daerah.

11. Percepatan pengembangan sistem logistik transportasi daerah (Percepatan jalan khusus batu bara, fasilitasi pengembangan ring road baru (Muaro Jambi-Batang Hari-Kota Jambi) dan lalan layang Simpang 4 Pal X).

12. Penurunan emisi GRK menuju net zero emission.

Artikel ini telah tayang di TribunJambi.com