Program 100 Hari Kerja Kepala Daerah

Kebijakan 100 Hari Kerja Gubernur Sumut Bobby Nasution, Cover Asuransi Nelayan-Nonaktifkan Pejabat

Sejumlah kebijakan dalam 100 hari kerja yang dilakukan gubernur Bobby Nasution.

Editor: Hendrik Budiman
TRIBUN MEDAN/ANIL RASYID
GUBERNUR SUMUT - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution angkat bicara soal penonaktifan Pejabat. Kebijakan dan program 100 hari kerja yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang merupakan mantu Presiden ketujuh Joko Widodo dan ipar Wakil Presiden Gibran. 

TRIBUNBENGKULU.COM - Kebijakan dan program 100 hari kerja yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang merupakan mantu Presiden ketujuh Joko Widodo dan ipar Wakil Presiden Gibran.

Diketahui, Bobby Nasution dilantik presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu.

Sejumlah kebijakan dalam 100 hari kerja yang dilakukan gubernur Bobby Nasution.

Diantaranya, mengusulkan 6.100 nelayan di Sumut bisa tercover asuransi yang sudah mulai didata pihaknya sejak februari lalu.

Saat ini, dari jumlah yang diusulkan itu, sebanyak 1.600 nelayan Asal Langkat sudah tercover asuransi.

Baca juga: Visi Misi Bobby Nasution Menantu Jokowi, Gubernur Sumatera Utara Dilantik Prabowo 20 Februari 2025

Meski sudah di data sejak Februari lalu namun untuk pendistribusian kartu asuransinya mulai, Selasa (6/5/2025).

Pendistribusian kartu asuransi untuk 1.600 nelayan di Kabupaten Langkat ini akan berlangsung selama sepekan

Dikatakannya, asuransi nelayan ini, termasuk ke dalam program Universal Coverage Jamsostek (UCJ) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau bisa, setelah nelayan tercover asuransi, maka anak-anak nelayan juga ikut tercover. Ini khusus bagi asuransi yang diprogramkan atau dibayarkan oleh pemerintah," tuturnya 

"Ini dilakukan agar ketika terjadi masalah dengan penerima asuransi yang umumnya adalah pencari nafkah, maka anak-anak nelayan juga bisa tercover," lanjutnya.

Perlindungan asuransi yang diberikan kepada nelayan, lanjut Bobby, memberikan efek yang sangat panjang. 

Pasalnya, nelayan yang pada umumnya masuk ke dalam desil 1-4 atau disebut dengan masyarakat miskin dan miskin ekstrem. 

"Dengan pemberian perlindungan asuransi ini diharapkan ada peningkatan atau perubahan untuk masyarakat yang masuk ke desil 1 menjadi masyarakat sejahtera," jelasnya.

Bersih-bersih Pejabat

Bobby Afif Nasution memilik cara tersendiri untuk melakukan bersih-bersih di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut setelah dilantik pada 20 Februari 2025.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved