OPINI: Bengkulu, Kaya tapi Tak Tiba

Oleh Andi Azhar, Ph.D

TRIBUNBENGKULU.COM - Di negeri ini, kita sering kali terpukau oleh angka-angka. Kita sebut pertumbuhan ekonomi, kita pamerkan panjang jalan, dan kita bangga dengan volume ekspor.

Tapi kenyataannya, tak semua wilayah merasakan getar pertumbuhan itu.

Bengkulu, misalnya. Ia punya laut yang kaya, tambang yang melimpah, dan tanah yang subur. Tapi mengapa masih terus masuk dalam jajaran provinsi termiskin di Indonesia?

Ini pertanyaan yang bukan hanya layak ditanyakan, tapi mendesak untuk dijawab dengan kepala dingin dan hati jernih.

Mari kita tarik mundur sejenak, menengok sejarah. Bengkulu bukan wilayah biasa. Di masa silam, ia menjadi titik penting dalam peta perdagangan dunia.

Lada, pala, cengkeh, hingga emas pernah mengalir deras dari tanah ini menuju pelabuhan-pelabuhan jauh di India, Timur Tengah, hingga Eropa.

Kolonial pun berebut kuasa karena tanah ini dianggap strategis dan menjanjikan.

Tapi hari ini, ketika dunia makin terhubung dan informasi bisa menembus batas ruang, Bengkulu justru seperti tercecer dari arus utama kemajuan. Ada yang salah dalam sistem kerjanya.

Kita tak bisa bicara kemiskinan tanpa menyentuh soal konektivitas. Jalan di Bengkulu memang bertambah, tapi kecepatan logistik belum bisa menandingi provinsi lain di Sumatera.

Bandara sudah ada, tapi penerbangan langsung masih terbatas.

Pelabuhan Pulau Baai yang seharusnya menjadi gerbang ekspor belum terkelola maksimal.

Barang-barang dari Bengkulu harus lebih dulu transit ke Palembang atau Lampung untuk bisa masuk jalur logistik nasional. Di sini, efisiensi menjadi barang mahal.

Sayangnya, kita terlalu lama terpaku pada pola lama: gali, angkut, jual. Batu bara dikirim dalam kondisi mentah. Kopi ditanam dan dipanen, tapi diolah di tempat lain.

Sawit tumbuh subur, tapi pabrik-pabrik besar pengolahnya bukan milik anak daerah. Akibatnya, nilai tambah menguap entah ke mana.

Uang mengalir, tapi tidak kembali ke rumah. Inilah yang saya sebut sebagai "ekonomi pengangkut", kita sibuk mengangkut kekayaan keluar, tapi tak membangun jembatan nilai di dalam.

Masalahnya bukan hanya pada fisik, tapi pada struktur berpikir. Kita terlalu lama nyaman dengan status sebagai pemasok bahan mentah.

Pola ini mengakar, dan akhirnya menjadi sistem. Di balik sistem itu, ada birokrasi yang belum ramping, insentif yang belum menarik, dan kebijakan yang masih terbelenggu pada rutinitas. 

Kita harus jujur, ini bukan soal kurangnya sumber daya, tapi kurangnya orkestrasi. Sumber daya hanya akan menjadi potensi, kalau tidak dikelola dalam sistem yang kolaboratif dan adaptif.

Banyak kepala daerah berpikir pembangunan dimulai dari proyek fisik: membangun jembatan, menambah panjang jalan, atau mempercantik taman kota. Tapi sesungguhnya, pembangunan dimulai dari pikiran.

Dari bagaimana kita mendesain masa depan. Dari cara kita membaca potensi dan menjahit jejaring.

Bengkulu butuh cara pandang baru: dari ekonomi berbasis komoditas ke ekonomi berbasis inovasi. Ini bukan perubahan kecil. Ini perubahan paradigma.

Kita tidak sedang kekurangan anggaran. APBD Bengkulu mencapai lebih dari Rp 3 triliun per tahun.

Yang kita butuhkan adalah perencanaan berbasis dampak, bukan hanya berbasis serapan anggaran.

Program yang berjalan jangan hanya menghabiskan dana, tapi juga menghasilkan daya. Daya untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Daya untuk memicu wirausaha muda. Daya untuk menyambungkan desa-desa dengan pasar global.

Anak-anak muda Bengkulu hari ini menghadapi dilema. Mereka punya potensi, punya kreativitas, tapi ruang tumbuhnya terbatas.

Banyak yang akhirnya merantau, bukan karena keinginan, tapi karena tidak tersedia lahan untuk berkembang di kampung sendiri.

Ini problem regenerasi. Kalau tak diatasi, Bengkulu akan kehilangan bonus demografi. Padahal, daerah ini punya human capital yang luar biasa, yang hanya butuh ruang dan dukungan untuk tumbuh.

Yang tak kalah penting adalah membangun brand identity Bengkulu. Kita lihat Bali dengan pariwisatanya, Yogyakarta dengan budayanya, Bandung dengan kreatifitasnya.

Apa identitas ekonomi Bengkulu? Ini pekerjaan rumah yang harus kita jawab bersama. Bengkulu harus menemukan narasi unggulannya.

Apakah itu kopi organik? Wisata geopark? Tambang yang ramah lingkungan? Narasi ini penting, karena dari sinilah strategi pembangunan bermula.

Ketika kita bicara konektivitas, jangan hanya dibayangkan sebagai jalan dan pelabuhan. Konektivitas juga menyangkut ekosistem digital.

Di era sekarang, pelaku UMKM butuh akses bukan hanya ke pasar lokal, tapi juga ke pasar daring. Bengkulu harus membangun digital infrastructure yang merata.

Jangan hanya kota yang terkoneksi. Desa juga harus terhubung. Karena ke depan, ekonomi desa akan menjadi penentu daya saing regional.

Kita butuh yang saya sebut sebagai "agent of orchestrator". Pemerintah daerah bukan hanya pelaksana proyek, tapi harus menjadi konduktor pembangunan.

Merekalah yang menyambungkan kampus, pelaku usaha, investor, dan masyarakat sipil dalam satu orkestrasi.

Tanpa itu, pembangunan akan jadi simfoni yang kehilangan harmoni. Semua jalan sendiri-sendiri, dan akhirnya stagnan di tengah jalan.

Bengkulu bisa belajar dari daerah lain yang sudah sukses melakukan lompatan. Lihat Banyuwangi yang dulu dianggap daerah tertinggal, sekarang jadi rujukan nasional.

Mengapa bisa? Karena mereka berani membongkar pola pikir lama, berani mengambil risiko, dan memanfaatkan momentum digitalisasi. Bengkulu pun bisa.

Tapi butuh pemimpin yang punya visi jauh ke depan. Yang bukan hanya berpikir tentang jabatan lima tahun, tapi warisan jangka panjang.

Salah satu masalah utama Bengkulu adalah ketergantungan pada sektor primer. Ini membuat daerah ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga pasar dunia. Saat harga sawit jatuh, ekonomi lokal ikut terpuruk.

Saat cuaca buruk melanda, petani kopi menjerit. Kita tidak bisa terus menggantungkan nasib pada komoditas yang tidak bisa kita kendalikan.

Solusinya adalah diversifikasi ekonomi. Bangun sektor jasa, perkuat industri kecil, dan dukung ekonomi kreatif.

Tak cukup hanya dengan memberi pelatihan. Pemerintah harus hadir dalam bentuk pendampingan yang konkret dan berkelanjutan.

Kita punya banyak program, tapi sayangnya sebagian hanya berhenti di pelatihan tanpa tindak lanjut. Di sinilah pentingnya impact measurement.

Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa diukur dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan produktivitas. Kita harus mulai menghitung bukan hanya output, tapi juga outcome.

Pendidikan vokasi bisa menjadi jalan tengah. Kita perlu mendorong anak-anak muda Bengkulu untuk tidak hanya mengejar gelar, tapi juga keterampilan.

Bengkulu bisa menjadi pusat pendidikan pertanian modern, atau teknologi pascapanen.

Dengan begitu, mereka tidak perlu lagi ke luar daerah untuk mencari pekerjaan. Justru, lapangan kerja yang mereka ciptakan akan menarik orang dari luar.

Pariwisata adalah peluang emas yang belum tergarap maksimal. Pantai Panjang, Bukit Kaba, Danau Dendam Tak Sudah, dan situs-situs sejarah seperti Benteng Marlborough adalah aset yang luar biasa.

Tapi promosi masih lemah, infrastruktur pendukung belum memadai, dan ekosistem wisata belum terbentuk.

Padahal, ekonomi pariwisata adalah ekonomi yang merata. Ia menggerakkan penginapan, kuliner, transportasi, dan produk lokal sekaligus.

Kita juga perlu menata ulang cara kita melihat pertambangan. Jangan hanya bicara soal izin dan royalti.

Bicara juga soal keberlanjutan, soal lingkungan, soal tanggung jawab sosial perusahaan. Kalau tambang dikelola secara inklusif, ia bisa menjadi penggerak ekonomi daerah.

Tapi kalau dibiarkan lepas tanpa kontrol, ia hanya akan meninggalkan lubang-lubang besar di tanah dan juga di hati masyarakat.

Regulasi jangan menjadi penghambat inovasi. Banyak pelaku usaha di daerah mengeluh karena proses perizinan yang panjang dan birokrasi yang berbelit. Ini era digital.

Sudah waktunya semua layanan publik dilakukan secara seamless dan efisien. Satu pintu, satu platform, satu waktu.

Dengan begitu, pelaku usaha punya kepastian, dan pemerintah bisa memantau dengan lebih akurat.

Kampus-kampus di Bengkulu harus menjadi pusat inovasi. Jangan hanya menjadi tempat mencetak sarjana, tapi juga menjadi inkubator bisnis dan pusat riset terapan.

Kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan pelaku usaha harus diperkuat.

Kita perlu riset yang menjawab kebutuhan lokal, bukan hanya untuk publikasi jurnal internasional. Ilmu harus menjadi alat perubahan sosial.

Kita juga perlu berani membongkar struktur ekonomi yang timpang. Jangan sampai hanya segelintir kelompok yang menikmati pertumbuhan, sementara yang lain hanya menjadi penonton.

Pemerintah harus mengatur ulang mekanisme distribusi agar lebih adil. Dana desa, misalnya, harus digunakan untuk membangun kapasitas masyarakat, bukan sekadar proyek-proyek fisik yang cepat selesai tapi tak berdampak panjang.

Keuangan mikro seperti koperasi dan BMT bisa menjadi instrumen penting dalam membangun ekonomi rakyat. Tapi kita harus berani melakukan reformasi dalam pengelolaannya.

Banyak koperasi hari ini mati suri karena salah kelola. Kita perlu model koperasi baru yang adaptif terhadap era digital dan berbasis komunitas produktif.

Ini salah satu jalan membangun community resilience dari bawah.

Transportasi antarwilayah dalam provinsi pun masih jadi tantangan. Beberapa kabupaten seperti Mukomuko atau Kaur masih sulit dijangkau secara cepat dan efisien.

Ini bukan hanya menghambat mobilitas orang dan barang, tapi juga menyulitkan distribusi layanan publik.

Pemerintah pusat dan daerah harus duduk bersama, menyusun rencana konektivitas yang konkret dan terukur. Ini soal keadilan akses.

Kita juga harus bicara soal ketahanan pangan. Bengkulu punya potensi menjadi lumbung pangan regional.

Tapi irigasi belum optimal, distribusi pupuk masih bermasalah, dan akses ke teknologi tani modern masih rendah. Kita butuh pendekatan berbasis klaster. 

Gabungkan petani kecil dalam koperasi modern, beri akses ke teknologi, dan jamin pembeli melalui offtaker. Itu baru bisa bicara swasembada.

Perubahan tak akan terjadi kalau kita hanya menunggu. Bengkulu harus mulai bergerak dari dalam.

Dari para pemuda, dari ibu-ibu desa, dari pelaku UMKM, dari kepala desa yang progresif. Jangan semua diserahkan ke pemerintah.

Pemerintah hanyalah fasilitator. Yang harus bergerak adalah masyarakatnya. Karena pada akhirnya, perubahan adalah hasil dari kolaborasi dan keberanian mengambil langkah pertama.

Kita tidak bisa terus bernostalgia pada kejayaan masa lalu. Ya, Bengkulu pernah menjadi simpul perdagangan rempah dunia.

Tapi sekarang peta sudah berubah. Persaingan makin ketat. Negara-negara lain juga berlari.

Jika Bengkulu ingin kembali ke peta dunia, ia harus membangun ulang dirinya, dengan cara baru, dengan pola pikir baru.

Masa depan tidak ditentukan oleh masa lalu, tapi oleh keberanian membentuk hari ini.

Kalau hari ini kita tak mau jujur melihat kelemahan kita, maka besok kita akan dipaksa menghadapi krisis yang lebih besar.

Jangan tunggu harga jatuh. Jangan tunggu bencana datang. Mari kita mulai dari sekarang, dari yang bisa kita kerjakan.

Bengkulu punya semua syarat untuk maju. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk tidak lagi mengulang pola yang sama.

Bengkulu tak kekurangan potensi. Yang kurang adalah arah. Kita sudah terlalu lama berjalan tanpa peta.

Sudah waktunya kita menggambar ulang peta itu, dengan kesadaran bahwa dunia sudah berubah. Kalau tidak, Bengkulu akan tetap kaya tapi tak pernah tiba.

** Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu