Bukan Prabowo Aktor Utama Pembebasan Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, Tapi Eks Dosen Ini Sosoknya

"Ini saya pikir strategi jitu dan berkelas yang nggak kepikiran banyak orang sebelumnya," kata Pangi kepada Tribunnews.com, Jumat (1/8/2025).

PDIP, dalam pemerintahan Prabowo, menempatkan diri sebagai partai politik (parpol) di luar pemerintahan meski menegaskan dukungan terhadap program Presiden.

Sementara, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pernah menjadi rival Prabowo saat kontestasi Pilpres 2024 lalu.

Pangi menganggap adanya peran Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam keputusan Prabowo memberikan abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto.

Ia menduga Dasco meminta Prabowo membuat keputusan tersebut demi memperkuat kekuatan politik Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

"Saya melihat Prabowo jenius dan nampaknya peran di belakang Dasco juga signifikan menentukan arah kekuatan politik Prabowo makin menguat," tuturnya.

Mazhab Prabowo: Konsolidasi Persatuan dan Akomodir seluruh Kekuatan Politik

Pangi juga mengatakan langkah Prabowo dengan memberikan abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto karena memang dia memegang mazhab persatuan.

Dia menjelaskan mazhab tersebut dilakukan Prabowo dengan cara salah satunya yakni mengakomodir semua kekuatan politik agar mengarah kepadanya.

"Tentu saja cara Prabowo merangkul semua kekuatan politik (lewat pemberian abolisi Tom Lembong dan amnesti Hasto). Karena mazhab Prabowo ini kan mazhab konsolidasi persatuan, mengakomodir semua kekuatan politik," jelasnya.

Pangi juga menilai apa yang dilakukan Prabowo karena melihat Tom Lembong dan Hasto sebagai representasi kekuatan sipil pro nasionalis reformais dan demokrasi.

"Bisa saja ini strategi keren dan berkelas Prabowo merangkul semua kekuatan politik dan wujud rekonsiliasi politik dengan merangkul semua kekuatan politik yang tersisa," tuturnya.

DPR Setujui Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti ke Hasto dari Prabowo

DPR resmi menyetujui dua surat Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian abolisi dan amnesti dalam rapat konsultasi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7/2025).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, surat pertama menyangkut permintaan pertimbangan abolisi untuk terpidana kasus korupsi Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.