Berita Mukomuko
Gaduh Tarif PBB-P2 Naik di Sejumlah Daerah, DPRD Mukomuko Bengkulu Malah Minta Diturunkan
DPRD Mukomuko desak tarif PBB-P2 diturunkan, sementara Bupati Choirul Huda fokus tingkatkan PAD lewat pengelolaan APBD.
Penulis: Muhammad Panji Destama Nurhadi | Editor: Ricky Jenihansen
Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama
TRIBUNBENGKULU.COM, MUKOMUKO - Kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di beberapa daerah di Indonesia tengah menjadi sorotan publik.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Mukomuko, Frenky Janas, turut memberikan pandangan terkait tarif PBB-P2 di daerahnya.
Di Mukomuko, tarif PBB-P2 dihitung berdasarkan nilai bangunan dan tanah yang dimiliki.
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga Rp250 juta dikenakan tarif 0,2 persen, sementara NJOP di atas Rp250 juta dikenakan tarif 0,3 persen.
Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Saat dikonfirmasi pada Rabu (20/8/2025), Frenky berharap agar tarif PBB-P2 di Mukomuko dapat diturunkan.
“Soal PBB-P2 harapannya ada penurunan tarif PBB-P2,” ungkap Frenky.
Menurutnya, jika tarif diturunkan, masyarakat tentu akan menyambut positif kebijakan tersebut. Ia mencontohkan langkah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang sudah lebih dulu menurunkan tarif pajak.
“Seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang menurunkan pajak, diharapkan Pemerintah Kabupaten juga dapat menurunkan pajak,” jelas Frenky.
Baca juga: Kejar Target PAD, Pemkab Mukomuko Bengkulu Tarik Pajak Hiburan di Tempat Karoke
Tanggapan Bupati Mukomuko
Bupati Mukomuko, Choirul Huda, juga memberikan tanggapan terkait PBB-P2. Menurutnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya bertumpu pada satu sumber, yakni PBB-P2.
“Kita tidak menutup pada satu perubahan kenaikan, yang artinya kita tidak mengandalkan satu sumber PAD saja yakni PBB-P2 saja,” kata Choirul Huda saat diwawancarai, Jumat (15/8/2025).
Huda menjelaskan, pihaknya berprinsip pada pengelolaan dan penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik. Dengan pengelolaan yang tepat, ia meyakini masyarakat Mukomuko akan sejahtera.
“Prinsip kita, kita melakukan suatu implementasi atau penerapan APBD Kabupaten Mukomuko dengan baik, otomatis masyarakat makmur sejahtera,” jelasnya.
| Kebakaran di Desa Marga Mulya Sakti, Kapolres Mukomuko Beri Dukungan untuk Korban |
|
|---|
| Penjelasan Kapolres soal Anggota Polisi Mukomuko Diduga Terlibat Pengeroyokan Pembalap Grasstrack |
|
|---|
| Kasus Dugaan Pengeroyokan Pembalap Grasstrack, Anggota Polisi di Mukomuko Diperiksa |
|
|---|
| Cegah Pencemaran dan Abrasi, Polres Mukomuko Inisiasi Gerakan Bersih Pantai |
|
|---|
| Kinerja Polres Mukomuko 2025: Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat dan Penyelesaian 203 Perkara |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Tanggapan-Wakil-Ketua-Komisi-III-DPRD-Mukomuko-soal-Danau-Lebar.jpg)