BPJS Kesehatan Gandeng Dinsos dan BPS Verifikasi Ulang Data PBI JK di Bengkulu Selatan

Ringkasan Berita:

1. BPJS Kesehatan, Dinsos, dan BPS melakukan verifikasi data PBI JK nonaktif di Bengkulu Selatan.
2. Sosialisasi digelar di KPPN Manna, dilanjutkan tanya jawab peserta.
3. Kepala desa dilibatkan untuk memastikan data sesuai kondisi lapangan.
4. Pendataan menargetkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
5. Verifikasi lapangan dilakukan pasca bimbingan teknis operator DTSEN.

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Nur Rahma Sagita

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU SELATAN – BPJS Kesehatan menggandeng Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kabupaten Bengkulu Selatan, menyusul ditemukannya ribuan peserta berstatus nonaktif.

Hal ini disampaikan saat sosialisasi di Kantor KPPN Manna, Rabu (25/2/2026), yang juga menjadi tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah, guna memastikan data penerima bantuan sesuai kondisi riil di lapangan.

Pantauan TribunBengkulu.com, sosialisasi berlangsung lancar dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sejumlah peserta mempertanyakan proses pemutakhiran data agar sesuai kondisi nyata di masyarakat.

Sebagian peserta mengusulkan agar proses pembaruan data melibatkan pemerintah desa untuk mengantisipasi adanya data yang tidak sesuai.

“Kami harap pemutakhiran data nantinya dapat melibatkan pihak desa agar data yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan,” ujar salah satu peserta sosialisasi.

BPJS Kesehatan Bersinergi dengan Dinsos dan BPS

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, Erwin Yulezar, menjelaskan, pihaknya menggandeng Dinas Sosial dan BPS sebagai tindak lanjut koordinasi bersama pemerintah daerah.

“Kami hari ini melakukan sosialisasi bersama Dinsos dan BPS untuk membahas data PBI nonaktif sebanyak 11.969 peserta berdasarkan SK yang dikeluarkan Kemensos,” ujar Erwin saat diwawancarai TribunBengkulu.com.

Erwin menambahkan, para kepala desa juga diundang karena pendataan ini berdampak langsung pada warga di wilayah masing-masing. Pemerintah desa dianggap lebih mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.

“Saat ini status kepesertaan mereka memang nonaktif. Karena itu, kami di lapangan akan mencari solusi bagi peserta yang terdampak agar bisa kembali mendapatkan jaminan kesehatan,” ungkapnya.

Langkah Pemutakhiran dan Verifikasi Data

Kepala BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, Mohammad Fathan Romdhoni, menyatakan pihaknya siap bersinergi melakukan pengecekan lapangan melalui verifikasi dan validasi (verval) data peserta nonaktif, khususnya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Nanti apabila masyarakat memang membutuhkan, misalnya karena menderita penyakit kronis atau menahun, kemungkinan besar bisa diaktifkan kembali oleh Kemensos melalui BPJS Kesehatan,” ujar Fathan.