Kamis, 23 April 2026

Berita Bengkulu

Pengamat Unib: Kenaikan LPG Nonsubsidi Picu Peralihan ke LPG Subsidi dan Akan Tekan Ekonomi Bengkulu

Kenaikan LPG non-subsidi dinilai picu inflasi dan peralihan ke subsidi, berpotensi menekan daya beli masyarakat Bengkulu.

TribunBengkulu.com/Muhammad Panji Destama Nurhadi
LPG NON SUBSIDI - Pengamat Ekonomi Universitas Bengkulu, Prof Kamaludin, saat diwawancarai TribunBengkulu.com, di Gedung Rektorat Universitas Bengkulu, Rabu (22/4/2026). Kenaikan LPG non-subsidi dinilai picu inflasi dan peralihan ke subsidi, berpotensi menekan daya beli masyarakat Bengkulu. 

Ringkasan Berita:
  1. Kenaikan LPG non-subsidi dinilai berdampak signifikan bagi ekonomi Bengkulu.
  2. Pengamat sebut potensi peralihan ke LPG subsidi karena selisih harga.
  3. Peralihan berpotensi picu perebutan akibat kuota subsidi terbatas.
  4. Biaya usaha naik dan berpotensi mendorong inflasi.
  5. Daya beli turun berisiko menekan pertumbuhan ekonomi.

 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Kenaikan harga LPG non-subsidi ukuran 5,5 kilogram hingga 12 kilogram dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Bengkulu.

Sebelumnya, pada 18 April 2026 kemarin, harga LPG non-subsidi mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Bengkulu, Prof Kamaludin, mengatakan kenaikan tersebut tidak hanya berdampak langsung pada biaya rumah tangga, tetapi juga dapat memicu efek domino pada sektor usaha.

Menurutnya, salah satu dampak yang paling mungkin terjadi adalah peralihan pengguna LPG non-subsidi ke LPG bersubsidi.

“Kemungkinan bisa saja terjadi dari pengguna LPG non-subsidi ke LPG subsidi, karena selisih harga yang cukup jauh,” ungkap Kamaludin saat ditemui di ruangannya di Gedung Rektorat Universitas Bengkulu, Rabu (22/4/2026).

Dampak Peralihan ke LPG Subsidi

Kamaludin menambahkan, kenaikan harga yang cukup signifikan pada LPG non-subsidi akan semakin mendorong masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah seperti rumah makan dan laundry, untuk beralih ke LPG subsidi.

Namun, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru.

Pasalnya, pemerintah tidak serta-merta menambah kuota LPG subsidi.

“Jika banyak yang beralih, maka akan terjadi perebutan di masyarakat karena jumlahnya terbatas,” jelas Kamaludin.

Dampak terhadap Biaya dan Inflasi

Di sisi lain, pelaku usaha yang tetap menggunakan LPG non-subsidi akan menghadapi kenaikan biaya operasional.

Hal ini berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa.

Sumber: Tribun Bengkulu
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved