Harga LPG Non-Subsidi Naik, Masyarakat Berpotensi Beralih ke Gas Subsidi

Ringkasan Berita:

• Kenaikan harga LPG non-subsidi sejak 18 April 2026 berpotensi mendorong masyarakat beralih ke LPG subsidi.
• DPRD Bengkulu meminta pengawasan ketat karena peralihan ini bisa mengganggu distribusi dan ketersediaan gas subsidi.
• Pengamat menilai kenaikan LPG berdampak luas, mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha kecil seperti rumah makan.
• Jika banyak beralih ke subsidi, dikhawatirkan terjadi perebutan karena kuota terbatas, sementara pengguna non-subsidi menghadapi kenaikan biaya operasional.

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Kenaikan harga LPG non-subsidi dinilai berpotensi mendorong peralihan pengguna ke LPG subsidi.

Sebelumnya, pada 18 April 2026 harga LPG non-subsidi mengalami kenaikan, namun LPG subsidi tak mengalami kenaikan.

Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dan distribusi gas subsidi di masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, mengatakan bahwa potensi tersebut harus diantisipasi dengan pengawasan yang ketat, terutama oleh distributor dan pihak terkait.

Menurutnya, baik LPG subsidi maupun non-subsidi memiliki aturan penggunaan yang jelas. 

Oleh karena itu, peralihan pengguna seharusnya dapat terdeteksi.

“Gas subsidi itu ada peruntukannya, begitu juga non-subsidi. Jadi kalau pun terjadi peralihan, distributor tentu sudah mengetahui pola konsumsi masyarakat selama ini,” ungka Sumardi saat diwawancarai wartawan, usai hadiri dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI, Sabtu (25/4/2026).

Ia menjelaskan, distributor biasanya memiliki data pelanggan, sehingga dapat memantau perubahan penggunaan dari non-subsidi ke subsidi.

“Misalnya, selama ini seseorang menggunakan LPG non-subsidi, kemudian beralih ke subsidi, tentu itu bisa terlihat. Sistem distribusi sudah diatur sedemikian rupa,” jelas Sumardi.

Sumardi menekankan bahwa hal terpenting saat ini adalah kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada, termasuk kenaikan harga LPG non-subsidi.

Dinas terkait juga diminta untuk turut mengawasi penggunaan LPG ini, agar nanti penggunaan LPG sesuai dengan aturan yang ada.

“Kita berharap masyarakat dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi baru ini,” tutup Sumardi.

Pengamat UNIB

Kenaikan harga LPG non-subsidi ukuran 5,5 kilogram hingga 12 kilogram dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Bengkulu.