Kecewa Komisi IV Absen, Mahasiswa Segel Kantor DPRD Bengkulu

Koordinator aksi Ahmad Fadli mengatakan, aksi tersebut dilakukan karena Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu tidak hadir menemui massa aksi.

“Karena tuntutan kami belum tercapai dan Komisi IV tidak hadir pada hari ini, kami melakukan aksi simbolis dengan penyegelan kantor DPRD Provinsi Bengkulu,” kata Ahmad Fadli saat menyampaikan orasi.

Mahasiswa akan tetap bertahan di lokasi aksi sambil menyampaikan orasi dari berbagai organisasi dan instansi mahasiswa yang tergabung dalam demonstrasi tersebut.

“Kami akan berada di sini sampai dibubarkan oleh pihak kepolisian atau sampai tuntutan kami didengar,” ujarnya.

Menurut Ahmad Fadli, aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan utama, terutama terkait pemerataan pendidikan dan kesehatan di Provinsi Bengkulu.

“Kami ingin pendidikan kembali menjadi prioritas utama pemerintah. Kami juga meminta pemerataan pendidikan dan kesehatan, baik di Kota Bengkulu maupun daerah lainnya,” ungkapnya.

Pemerataan tersebut tidak hanya berkaitan dengan fasilitas pendidikan, tetapi juga menyangkut tenaga pengajar dan pembangunan infrastruktur sekolah.

“Pemerataan itu mulai dari guru hingga pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Fadli juga menyinggung isu program MBG yang disebut-sebut akan menyasar kalangan mahasiswa atau kampus.

Menurutnya, pihak mahasiswa masih mengkaji kebijakan tersebut sebelum menentukan sikap lebih lanjut.

“Kami masih mengkaji kebijakan MBG ini. Jika nantinya dinilai merugikan masyarakat atau pihak-pihak yang membayar pajak kepada negara, maka kami akan melakukan aksi lanjutan,” tutupnya.

Tuntutan mahasiswa sebagai berikut: 

• Mendesak DPRD Provinsi Bengkulu untuk menetapkan anggaran pendidikan dan kesehatan sebagai sektor prioritas utama dalam APBD, bukan sekadar sektor pendukung, guna menjamin hak dasar masyarakat.
• Menuntut dan Mendesak DPRD serta Pemerintah Provinsi Bengkulu menghentikan penggerusan anggaran pendidikan untuk program-program seremonial atau non-esensial (seperti MBG/Makan Bergizi Gratis yang dibebankan ke APBD Pendidikan), dan memprioritaskan pemenuhan serta pemerataan infrastruktur pendidikan yang layak di seluruh pelosok Bengkulu.
• Mendesak serta Mengevaluasi DPRD dan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu untuk mengintegrasikan kebijakan kurikulum yang berbasis pada potensi, karakteristik, dan kebutuhan lokal Provinsi Bengkulu.
• Mendesak DPRD dan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menghentikan segala bentuk komersialisasi pendidikan, pungutan liar, dan praktik jual beli kursi/seragam yang memberatkan wali murid di sekolah.
• Menuntut Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mengutamakan keselamatan dan keadilan bagi korban kekerasan/pelecehan seksual di sekolah, serta menindak tegas pelaku tanpa melindungi reputasi institusi.