Pemprov Bengkulu Evaluasi JKN, Rejang Lebong Diminta Segera Bayar Tunggakan BPJS

Ringkasan Berita:

• Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah kabupaten yang memerlukan perhatian khusus.
• Dari 10 kabupaten/kota di Bengkulu, baru empat daerah yang telah mencapai target kepesertaan secara optimal.
• Salah satu daerah yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Rejang Lebong.

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama BPJS Kesehatan menggelar Forum Komunikasi Penguatan Kepesertaan dan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna mengevaluasi capaian Universal Health Coverage (UHC) di daerah.

Forum komunikasi itu dilaksanakan di ruang rapat lantai 3, Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (17/6/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengatakan capaian kepesertaan JKN di Bengkulu saat ini telah mencapai 100 persen atau status UHC. 

Sementara tingkat keaktifan peserta berada di angka 86 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

“Kepesertaan Provinsi Bengkulu sudah mencapai 100 persen dan keaktifan peserta sudah 86 persen. Artinya, kita sudah berada di atas angka nasional,” kata Herwan Antoni usai rapat evaluasi di Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (17/6/2026).

Meski demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah kabupaten yang memerlukan perhatian khusus.

Dari 10 kabupaten/kota di Bengkulu, baru empat daerah yang telah mencapai target kepesertaan secara optimal.

Salah satu daerah yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Rejang Lebong.

Baca juga: Pemkot Bengkulu Targetkan PAD Parkir Festival Tabut 2026 Sebesar Rp60,7 Juta

Berdasarkan hasil evaluasi, anggaran kepesertaan BPJS Kesehatan yang dialokasikan pemerintah daerah setempat hanya mencukupi hingga Juni 2026.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana melakukan monitoring khusus ke Rejang Lebong untuk memastikan pembayaran iuran yang masih tertunggak dapat segera diselesaikan.

“Kami akan melakukan koordinasi agar iuran yang belum dibayarkan sejak Maret hingga Juni segera diproses. Sisa kebutuhan anggaran juga harus dialokasikan kembali melalui APBD Perubahan atau pergeseran anggaran,” ujarnya.

Keberlanjutan program JKN harus menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah agar masyarakat tetap mendapatkan jaminan kesehatan saat membutuhkan layanan medis.

Selain itu, Pemprov Bengkulu juga mendorong peningkatan kepesertaan JKN dari sektor pekerja. Salah satunya melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mempekerjakan puluhan tenaga kerja.

Menurutnya, seluruh pekerja harus didaftarkan sebagai peserta JKN agar mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai.