Demo Memanas di Bengkulu: Pagar Kantor DPRD Jebol, Polisi Kembali Tembakan Gas Air Mata

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Demo tolak kenaikan tunjangan DPR RI hingga soroti kasus Affan, driver ojek online tewas dilindas barracuda Brimob Polda Metro Jaya, di DPRD Provinsi Bengkulu, memanas, pada Jumat sore (29/8/2025).

Pantauan reporter TribunBengkulu.com, aksi demo mahasiswa dan driver ojol masih berlangsung hingga sore karena massa menolak untuk membubarkan diri.

Terlebih lagi perwakilan mahasiswa yang berdiskusi tidak menemui kesepakatan membuat massa tetap bertahan di lokasi demo, depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu.

Lantaran sudah sempat ricuh, pihak kepolisian meminta para mahasiswa untuk membubarkan diri.

Massa yang menolak tetap tidak mau membubarkan diri membuat polisi kembali menembakkan gas air mata kepada kerumunan massa agar membubarkan diri.

Hingga Jumat (29/8/2025) sekitar 17.55 WIB tembakan gas air mata masih terlihat dilepas ke arah kerumunan massa mahasiswa.

Baca juga: Penampakan Bendera One Piece, Kepala Banteng Hitam dan Hokage saat Demo di Bengkulu, Curi Perhatian

Tuntutan Massa Demo

Demo yang semula kondusif menjadi ricuh. Massa memaksa untuk masuk ke dalam gedung dengan menjebol pagar.

Berawal dari aksi pembakaran ban oleh massa aksi, dan sempat terdengar beberapa kali bunyi ledakan yang diduga bom molotov di lokasi.

Kejadian tersebut membuat pihak kepolisian mengerahkan mobil water cannon dan tembakan gas air mata.

Sebelumnya massa demo mahasiswa dari berbagai kampus datang dari arah depan gedung Taman Budaya Padang Harapan, kemudian berjalan kaki menuju ke depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu, sekitar pukul 14.00 WIB.

Mereka datang dengan membawa mobil pengeras suara, berbagai spanduk dengan tulisan, dan juga berbagai bendera organisasi.

"Di depan ini kantor para perwakilan rakyat, namun tampaknya mereka saat ini sedang tidur," ungkap salah satu koordinator aksi, Jumat (28/8/2025).

Selain itu berikut beberapa tuntutan yang disampaikan para mahasiswa :

1.Mendesak pemerintah untuk menarik kenaikan tunjangan DPR dan menuntut DPR untuk memprioritaskan fokus pada peningkatan kinerja legislasi, pengawasan, dan representasi sebagai wakil dari rakyat.